Mulyono Yalia
Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PEMANFAATAN TIK BAGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH Mulyono Yalia
Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 18, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik
Publisher : BPSDMP Kominfo Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.56 KB) | DOI: 10.33299/jpkop.18.3.330

Abstract

AbstrakPerkembangan TIK yang sudah maju belum bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah, hal ini disebabkan oleh terkendalanya SDM yang akan menangani website kantor Dinas Kepariwisataan Daerah di Kabupaten Kuningan. Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 dan Inpres RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government serta Inpres RI No 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia bahwa untuk mendorong terjadinya pemerataan peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia harus ditunjang oleh sarana penunjang pembangunan di antaranya telekomunikasi dan informatika (telematika) dan perda yang mengatur penggunaan TIK bagi kepariwisataan. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Kecenderungan jawaban responden menunjukkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan fungsi Dinas Kepariwisataan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, berdasarkan pendapat responden diketahui bahwa seringkali informasi kebijakan pemanfaatan TIK ini yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan maupun panduan kegiatan diperoleh kurang lengkap.Kata kunci : kebijakan pemerintah, pemanfaatan TIK, pariwisata daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat) Mulyono Yalia
Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 19, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik
Publisher : BPSDMP Kominfo Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.243 KB) | DOI: 10.33299/jpkop.19.1.334

Abstract

AbstrakFokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial (KIM) di kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Pembatasan masalah diidentifikasikan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan media komunikasi sosial di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat; (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan lembaga komunikasi sosial (KIM) di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat; (3) Upaya-upaya apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di masyarakat. Teori yang dipakai sebagai pendekatan terhadap masalah penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Jones (1984:296) yang terdiri dari dimensi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam serta triangulasi data, dapat dikemukakan bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat melalui pendekatan faktor-faktor implementasi kebijakan ditemukan dimensi lain, yaitu pentingnya pengawasan dan koordinasi selain faktor-faktor implementasi kebijakan yang dijadikan sebagai pendekatan di dalam penelitian ini.Kata kunci : Implementasi Kebijakan,Pemberdayaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MEDIA TRADISIONAL DI JAWA BARAT Mulyono Yalia
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research Vol 6, No 1 (2014): PATANJALA VOL. 6 NO. 1 MARCH 2014
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.637 KB) | DOI: 10.30959/patanjala.v6i1.191

Abstract

AbstrakFokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial media tradisional di Jawa Barat. Substansi masalah diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan media tradisional di Jawa Barat?; (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan lembaga sosial media tradisional di Jawa Barat?; (3) Upaya-upaya apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan lembaga sosial media tradisional di masyarakat? Teori yang dipakai sebagai pendekatan terhadap masalah penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan (Edward III, 2002:70) yang terdiri atas dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial media tradisional di Jawa Barat selain memerlukan peningkatan faktor-faktor implementasi kebijakan, ditemukan dimensi lain yang harus diperhatikan, yaitu pengawasan dan koordinasi antarsektor terkait. AbstractMain focus of this research is the implementations of developing and enforcing policy of the traditional social media institutions in West Java. The substantial problems are as follows: (1) how the implementation of government policy in empowerment of traditional media in West Java?; (2) what kinds of factor that support and resist of government policy in traditional social media institutions in west Java?; (3) what kinds of efforts that implemented by the Department of Communications and Information of Province/regency/city in fulfilling’s the government policy in empowering the traditional social media in society? The theory that use in this research is the policy implementation theory (Edward III, 2002:70) consists of communications dimension, source, and bureaucracy of disposition and structure. The method is qualitative method,meanwhile the technique of collecting data is through observations of participants, an in depth interview, also triangulation. The result of the research found that the exhibit developed and empowerment of traditional social media in west Java need an implementation policy factors and also need for supervision and coordination from related sectors.