Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Acitya Ardana: Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Rizki Zakariya
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa serta Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak Covid-19 Rizki Zakariya
Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 1 (2021): Dinamika Kebijakan Publik
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1296.979 KB) | DOI: 10.31092/jaa.v1i1.1141

Abstract

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanganan dampak Covid-19 tersebut. Akan tetapi, kurangnya akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa serta bantuan sosial penanganan dampak Covid-19, menyebabkan penanganan itu tidak berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan dampak Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi akuntabilitas penanganan Covid-19 tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 karena lonjakan positif Covid-19 yang terus berlangsung, kerentanan korupsi dalam penanganan, dan tidak akuntabelnya Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi tersebut yakni pembuatan dashboard anggaran penanganan Covid-19, revitalisasi manajemen pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial Covid-19, dan optimalisasi pelaporan dan pengawasan.
Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar Rizki Zakariya
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 11 (2021): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v2i11.135

Abstract

Indonesia is a country with the highest animal wealth in the world. However, the wealth of these animals is threatened by the wildlife trade. Therefore, law enforcement for wildlife trade is carried out. However, the perpetrators develop their modus operandi to deceive law enforcers, one of which is through cross-state jurisdictions. The results of this study indicate that the urgency of strengthening cross-border cooperation in eradicating wildlife trade is due to the high potential for biodiversity in Indonesia, accompanied by high cases of animal trafficking, law enforcement that has not been optimal, and problems in regional and international cooperation in eradicating wildlife trade. illegally wild. Then efforts that can be made to strengthen this cooperation are by improving the provisions in CITES, improving the governance of CITES authorities in Indonesia and strengthening cooperation between countries in the ASEAN region.
Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melalui Putusan Hakim yang Berkepastian Rizki Zakariya
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9897

Abstract

Hakim di pengadilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi, terdapat problematika dalam penegakan hukum oleh hakim dalam berbagai putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan analisis urgensi optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian. Kemudian menguraikan upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana lingkungan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketidakjelasan pendakwaan pidana pembakaran hutan dan lahan, ketidakjelasan batasan pelanggaran pidana, dan administrasi lingkungan, dan ketidakjelasan pemidanaan pemanfaatan hutan lindung. Atas permasalahan yang ditemukan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana dibidang lingkungan yakni dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, perubahan UU No. 39 Tahun 2014, perubahan UU No. 32 Tahun 2009, dan penyusunan SEMA tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Bidang Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung. Melalui upaya penguatan tersebut, maka diharapka upaya penegakan hukum pidana lingkungan dapat berjalan optimal pada masa mendatang.
Co-Authors