Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law
Zulkarnaen
Universitas Galuh
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
POLEMIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis): Array H. Zulkarnaen; Tintin Marliah; Budi Setiaman; Yussana
Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.983 KB)

Abstract

The village administration in each regency has different authorities but must refer to the current law. So in this study only focused on polemic changes in the law on the Village which is applied by one of the Village Governments in Ciamis Regency which will affect the change in authority of the Village Head. This research uses normative legal methods using secondary data types. The data collection technique used is library research. After the data collection and processing stage, the next stage is analyzing the data. Appointment of village apparatus that does not have a KTP in a nominating village or does not live or is domiciled in the village is abolished by the decision of the Constitutional Court No. 128 / PUU / XIII / 2015 concerning the abolition of the conditions of domicile for prospective village officials through the review of Article 33 letter g and Article 50 paragraph (1) letter (c) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages In addition, the task of village officials who are 60 years old can still carry out their duties before the Village Law and implementing regulations are determined. This is in accordance with the circular letter of the Directorate General of Community Empowerment and Village Ministry of Home Affairs Number 140/2035 / PMD dated March 26, 2015 which states that village officials who are not Civil Servants (PNS) status continue to carry out their duties until the end of their tenure.
REGULASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 Zulkarnaen; Dewi Mulyanti; Imam Faisal; Yussana
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.006 KB)

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah Regulasi pelayanan administrasi kependudukan oleh birokrasi pemerintahan di tinjau dari peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor 1 tahun 2018 tentang administrasi kependudukan yang masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala utama. Gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif dan akuntabel. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak terwujud, sehingga dalam Surat Edaran Menteri PAN No.10/M.PAN/07/2005, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas utama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Permasalahan (1) Bagaimana Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (2) Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (3) Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Adapun hasil temuan penelitian yang diperoleh memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah dari Letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
ANALIS HUKUM SISTEM PARKIR PADA BAHU JALAN (ON STREET PARKING) DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN CIAMIS: Array Zulkarnaen; Ida Farida; Tintin Marliah; Iwan Setiawan
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.612 KB)

Abstract

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Penyelenggaraan parkir pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan parkir pada bahu jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research)/studi dokumentasi.Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.
POLEMIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis): Array H. Zulkarnaen; Tintin Marliah; Budi Setiaman; Yussana Yussana
Case Law : Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v1i1.2287

Abstract

The village administration in each regency has different authorities but must refer to the current law. So in this study only focused on polemic changes in the law on the Village which is applied by one of the Village Governments in Ciamis Regency which will affect the change in authority of the Village Head. This research uses normative legal methods using secondary data types. The data collection technique used is library research. After the data collection and processing stage, the next stage is analyzing the data. Appointment of village apparatus that does not have a KTP in a nominating village or does not live or is domiciled in the village is abolished by the decision of the Constitutional Court No. 128 / PUU / XIII / 2015 concerning the abolition of the conditions of domicile for prospective village officials through the review of Article 33 letter g and Article 50 paragraph (1) letter (c) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages In addition, the task of village officials who are 60 years old can still carry out their duties before the Village Law and implementing regulations are determined. This is in accordance with the circular letter of the Directorate General of Community Empowerment and Village Ministry of Home Affairs Number 140/2035 / PMD dated March 26, 2015 which states that village officials who are not Civil Servants (PNS) status continue to carry out their duties until the end of their tenure.
REGULASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 Zulkarnaen Zulkarnaen; Dewi Mulyanti; Imam Faisal; Yussana Yussana
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i1.2504

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah Regulasi pelayanan administrasi kependudukan oleh birokrasi pemerintahan di tinjau dari peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor 1 tahun 2018 tentang administrasi kependudukan yang masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala utama. Gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif dan akuntabel. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak terwujud, sehingga dalam Surat Edaran Menteri PAN No.10/M.PAN/07/2005, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas utama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Permasalahan (1) Bagaimana Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (2) Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (3) Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Adapun hasil temuan penelitian yang diperoleh memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah dari Letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
ANALIS HUKUM SISTEM PARKIR PADA BAHU JALAN (ON STREET PARKING) DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN CIAMIS: Array Zulkarnaen Zulkarnaen; Ida Farida; Tintin Marliah; Iwan Setiawan
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2513

Abstract

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Penyelenggaraan parkir pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan parkir pada bahu jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research)/studi dokumentasi.Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.
Co-Authors Budi Setiaman Ida Farida Imam Faisal Ketut Tirtayasa Mulyanti, Dewi Tintin Marliah Yussana Yussana Yussana