Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law
Erlina
Universitas Bandar Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN KLAIM ASURANSI JIWA PT. AJB BUMI PUTERA (STUDI PUTUSAN NOMOR 170/PDT.G/2020/PN.TJK) Erlina; Yulia Hesti; Muhammad Ilham
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurisidis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. langkah proses klaim tiap perusahaan asuransi berbeda-beda namun pada dasarnya proses dilakukan oleh tertanggung dengan mengajukan klaim kepada penanggung yang selanjutnya akan diproses apahak proses disetujui atapun tidak disetujui. Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni melalui litigasi dan non litigasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK PADA LOKASI WISATA KAMPUNG VIETNAM Andhika Rizky Javier; Erlina; Melisa Safitri
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak. Baik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, kemudian dilakukan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin di atas tanah tanpa hak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 dan divonis oleh Majelis Hakim dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan untuk suatu tindak pidana dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin atas tanah tanpa hak dasar meliputi alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan penyidik ​​atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
Co-Authors Andhika Rizky Javier Melisa Safitri Muhammad Ilham Yulia Hesti