Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law
M Rahman Adinata
Universitas Bandar Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa M Rahman Adinata; Recca Ayu Hapsari
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi,inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS). Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa M Rahman Adinata; Recca Ayu Hapsari
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2691

Abstract

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi,inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS). Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter.
Co-Authors Recca Ayu Hapsari