Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pembentukan Qanun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh M. Abrarkhirad S. Albab; M. Gaussyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pasal 34 ayat (3), dan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyerahan KUA PPAS kepada DPRA selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran. Namun pada kenyataannya penyerahan KUA PPAS tahun anggaran 2016 terlambat yaitu pada tanggal 19 Desember 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menyebabkan keterlambatan pembahasan dan pengesahan qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Aceh kepada DPRA. Metode yang digunakan dalam artikel ini metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian pendekatan hukum sebagai norma (das sollen), yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keterlambatan dari pembahasan dan pengesahan qanun APBA adalah terlambat diajukan KUA PPAS oleh Tim TAPA Aceh kepada DPRA dan pihak DPRA harus membaca semua dokumen yang telah diajukan oleh Tim TAPA Aceh jadi membutuhkan waktu untuk melihat apakah program yang direncanakan tepat sasaran atau tidak terlebih dahulu anggota DPRA melakukan reses kedaerah pemilihan masing-masing. Diharapkan untuk mengatasi keterlambatan pembahasan dan pengesahan qanun APBA pihak eksekutif harus menyerahkan KUA PPAS tepat pada waktunya dan saat pembahasan di DPRA Gubernur harus hadir jika ada usulan program ditolah oleh DPRA mudah untuk diusulakan yang lain. Pihak DPRA juga harus mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongannya dalam pembahasan qanun APBA.
Analysis of the concept of schikking as an alternative in the strategy for recovering state financial or economic losses Syam, Asmadi; Din, Mohd; Bintang, Sanusi; M. Gaussyah; Irsan, Muhammad
Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v16i2.30555

Abstract

Introduction to the Problem: The main issue in handling cases in the economic field is the recovery of the state's financial losses or the country's economy. This is due to the orientation of law enforcement, which always focuses on imposing imprisonment as a deterrent. As a result, fines that are imposed are often substituted with imprisonment. The criminal justice process, which ultimately leads to imprisonment, is considered ineffective and incurs high costs. Through the authority of schikking, it is considered as one of the alternative solutions. However, in practice, it still generates various reactions, including assumptions that it does not effectively deter perpetrators from committing crimes. Purpose/Study Objectives: This research aims to examine and explain the perspective of schikking in handling economic criminal acts. Through the imposition of schikking, can financial losses or the state's economy be effectively and efficiently restored. Design/Methodology/Approach: The research method used is normative juridical research, a type of legal research that examines the systematics of law, identifying key concepts in law, and analyzing prevailing norms and principles in legal science. Findings: The research findings indicate that the concept of schikking views economic crimes as the cause of economic disruption in the country, so the prosecution must prioritize the recovery of state losses. As one of the sentencing systems and part of the attorney general's opportunity, schikking can be applied to crimes that have a broad impact on the country's economy. The implementation of schikking is considered effective and efficient in reducing state expenditures, taking into account the costs and benefits of handling economic cases. Additionally, schikking provides a mutually beneficial solution for the parties by giving the perpetrator an opportunity to constructively demonstrate their capacity and qualities. Schikking does not completely eliminate the element of deterrence, but rather simplifies the criminal justice system by offering a more efficient and adaptable solution, without sacrificing the core goals of law enforcement, restoring economic losses, and ensuring substantive justice. Paper Type: Research Article.