<![CDATA[Abstrak - Berdasarkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2013/PTUN-JKT tentang sengketa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah mengabulkan permohonan Teuku Abdul Rasyid, S.E. Dkk (3 orang) atas dianulirnya nama-nama mereka oleh Ketua DPRK Nagan Raya atas hasil seleksi pencalonan anggota Komisi Independen Pemilihan oleh Komisi A DPRK Nagan Raya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, KPU Pusat selaku tergugat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan berakhir dengan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan dengan menguatkan kembali Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2013/PTUN-JK. Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Implementasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 61.K/TUN/2015 Tentang Penetapan Komisioner Komisi Independen Pemilihan di Kabuapten Nagan Raya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keputusan pengadilan tata usaha negara masih sangat jauh dari asas kepastian hukum, ini dapat dilihat dengan seringnya pejabat-pejabat publik mengabaikan isi putusan hakim dalam sengketa tata usaha negara. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan cenderung lebih kepada kesadaran pejabat itu sendiri karena tidak adanya daya mengikat yang kuat. Disarankan dalam Peradilan TUN supaya adanya lembaga esekutor seperti layaknya peradilan pidana yang memiliki lembaga esekutor seperti jaksa, sehingga hak konstitusional warga negara tidak di permainkan oleh kekuasaan seorang penguasa dan cita-cita Negara hukum dapat ditegakkan di republik ini.Kata Kunci : Implementasi, MahkamahAgung, Komisi Independen Pemilihan. Abstract - Based on the verdict of Jakarta State Administrative Court Number: 205 / G / 2013 / PTUN-JKT on the legal action of Independent Election Commission of Nagan Raya Regency, the request of Teuku Abdul Rasyid’s, S.E. Et al (3 people) on the annulment of their names by the chairman of DPRK Nagan Raya on the nomination of members of the selection result of Independent Election Commission DPRK Nagan Raya had been approved. Based on the decision of Jakarta State Administrative Court, Central Election Commission as the defendant did an appeal to Jakarta High Administrative Court and ended with a cassation to Supreme Court of Republic of Indonesia. However, Jakarta State High Administrative Court and Supreme Court released a decision to strengthen the verdict from Jakarta State Administrative Court No. 205 / G / 2013 / PTUN-JK. This study was aimed at determining whether the implementation of the decision from Supreme Court No. 61.K / TUN / 2015 On Establishment of Independent Election Commission Commissioner in Nagan Raya Regency had been running well and in accordance with legislation or not. Based on the result of the research, it revealed that the decision of Administrative Court was still quite far from the principle of legal certainty. This could be seen by the frequent public officials ignored the verdict of the judge on the legal action of State Administration. So, the execution of court decision tended to be official consciousness itself in the absence of a strong binding power. The writer suggested having executor institutions like criminal justice having institutions, such as the prosecutor, so that the constitutional rights of citizens are not played around by the power of a ruler and the ideals of the state law can be enforced in this republic.Keywords: Implementation, Supreme Court, Independent Election Commission]]>
