Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Jurnal Lemhannas RI
Jacob Junian Endiartia
Lembaga Ketahanan Nasional
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
From Southeast Asia to Indo-Pacific: How Far Indonesian Geostrategic Doctrine Shapes Its Position Jacob Junian Endiartia
Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 4, No 1 (2021): Vol 4, No 1 (2021): Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UPN"Veteran"Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/mjihi.v4i1.2187

Abstract

Geographically, Indonesia is one of country that has so many potentials. With its location between two continents and oceans, Indonesia could make strategic role in region and the world. Geostrategy of one country play an important role to its foreign policy and diplomacy. Indonesia has ‘national resilience’ as the national geostrategic doctrine. It will be interesting to study how far that geostrategic doctrine influences international relations of Indonesia. This study will discuss in several parts, from the role of Indonesia as a part of middle-power countries in different government administration to the position of Indonesia in the region because of its geostrategic doctrine.
Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat Boy Anugerah; Jacob Junian Endiartia
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.714 KB)

Abstract

Tidak mudah untuk menjadi sebuah entitas politik dan sosial budaya yang secara utuh dan penuh menjadikan demokrasi sebagai sebuah pola baku. Hal inilah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bahkan ketika reformasi sudah bergulir selama dua dasawarsa lamanya. Definisi dan resultansi demokrasi hingga kini masih menjadi sebuah objek kontestasi pemikiran di kalangan para penyelenggara negara, akademisi, masyarakat madani, maupun pihakpihak luar yang peduli pada deliberasi demokrasi di seluruh dunia. Pada awalnya, reformasi diharapkan oleh banyak pihak menjadi pendulum untuk menggerakkan demokrasi Indonesia ke titik yang lebih baik, yakni medium untuk mewujudkan stabilitas dalam semua gatra kehidupan bernegara. Namun demikian, pada fase dinamika reformasi, menguat pesimisme dan frustrasi publik. Reformasi yang berjalan memunculkan ‘pembludakan’ kebebasan bahwa demokrasi massa ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural (natural freedom), alih-alih kebebasan sipil (civil liberties), paradigma yang masih bermuatan middle-class oriented dan belum terakomodasinya aspirasi arus bawah, demokrasi yang masih terperangkap sekedar elektoral-prosedural, serta belum kukuhnya nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an di segenap elemen masyarakat. Di sisi lain, optimisme bahwa demokrasi produk reformasi akan menghasilkan kebijakan publik
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Jacob Junian Endiartia
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.219 KB)

Abstract

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka terdapat perubahan mendasar bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah. Sesuai mandat oleh undang-undang tersebut, pengisian bagi jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Sementara itu tata cara pengisian jabatan administrasi -terdiri dari administrator, pengawas, dan pelaksana- diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mengalami perubahan. Perubahan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi dan administrasi tentu diharapkan agar dapat memperbaiki kinerja birokrasi. Lemhannas RI termasuk instansi pemerintah hibrida dalam hal asal sumber daya manusia yang terdiri dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Perlu dilakukan analisis atas implementasi kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan pengangkatan dalam jabatan administrasi. Hal ini bertujuan agar dapat diselami kondisi riil pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemangku kepentingan terkait. Metode studi ini dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) telaah peraturan perundang-undangan; (2) wawancara; (3) observasi. Hasil studi menunjukkan bahwa seluruh faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini masih belum optimal.
Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat Boy Anugerah; Jacob Junian Endiartia
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak mudah untuk menjadi sebuah entitas politik dan sosial budaya yang secara utuh dan penuh menjadikan demokrasi sebagai sebuah pola baku. Hal inilah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bahkan ketika reformasi sudah bergulir selama dua dasawarsa lamanya. Definisi dan resultansi demokrasi hingga kini masih menjadi sebuah objek kontestasi pemikiran di kalangan para penyelenggara negara, akademisi, masyarakat madani, maupun pihakpihak luar yang peduli pada deliberasi demokrasi di seluruh dunia. Pada awalnya, reformasi diharapkan oleh banyak pihak menjadi pendulum untuk menggerakkan demokrasi Indonesia ke titik yang lebih baik, yakni medium untuk mewujudkan stabilitas dalam semua gatra kehidupan bernegara. Namun demikian, pada fase dinamika reformasi, menguat pesimisme dan frustrasi publik. Reformasi yang berjalan memunculkan ‘pembludakan’ kebebasan bahwa demokrasi massa ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural (natural freedom), alih-alih kebebasan sipil (civil liberties), paradigma yang masih bermuatan middle-class oriented dan belum terakomodasinya aspirasi arus bawah, demokrasi yang masih terperangkap sekedar elektoral-prosedural, serta belum kukuhnya nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an di segenap elemen masyarakat. Di sisi lain, optimisme bahwa demokrasi produk reformasi akan menghasilkan kebijakan publik
Co-Authors Boy Anugerah