Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Komunitas Yustisia Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman (JURIDIKSIAM)
Supriyono Supriyono
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI COVID-19 DALAM KONTEKS PANCASILA DAN KONSTITUSI Supriyono Supriyono; Anang Dony Irawan
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 7 No. 2 (2020): JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL KEBERAGAMAN
Publisher : Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.635 KB) | DOI: 10.29303/juridiksiam.v7i2.137

Abstract

ABSTRAKPancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Indonesia saat ini. Pancasila dengan UUD 1945 keduanya saling berkaitan erat. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri memiliki fungsi dan arti yang sangat luas dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Banyaknya berita hoax, ujaran kebencian, perundungan (bullying), tindakan intoleransi, konflik sosial, radikalisme, terorisme dan lain-lain menjadi bukti bahwa Pancasila dan UUD 1945 mengalami degradasi nilai.  Namun pada saat pandemi Covid-19 seperti saat ini dapat kita lihat masyarakat bahu-membahu saling membantu, sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan wujud impelementasi dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pancasila yang merupakan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia tidak boleh ditinggalkan demi tercapainya nilai-nilai sila yang terkandung dalam Pancasila terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitiankualitatif, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca dan mencatat serta menganalisis. Pancasila menjadi satu ideologi atau pandangan hidup yang paling tepat, karena Pancasila memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia
URGENSI PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN PENUMPANG PESAWAT UDARA DI MASA PANDEMI COVID-19 Supriyono Supriyono; V Sholichah; B. Trianto; M. Nurcahyani; L. Yustitianingtyas
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46074

Abstract

Pada era globalisasi seperti saat ini, transportasi udara menjadi pilihan sebagian besar masyarakat karena memiliki banyak kelebihan yaitu biaya yang terjangkau, efisiensi waktu dan kenyamanan. Namun sejak pandemi Covid-19 terjadi di hampir belahan dunia, industri penerbangan komersil mengalami kelesuan karena adanya rasa ketakutan pada calon penumpang untuk bepergian jauh, lebih-lebih perjalanan ke luar negeri dan juga dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengadakan pembatasan aktivitas warga negaranya yakni kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, karena perlindungan hak kesehatan penumpang merupakan amanat Undang-Undang. Sehingga pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan penumpang pesawat udara. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melindungi hak kesehatan penumpang pesawat dituangkan dalam beberapa peraturan, baik itu udang-udang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri dan lain sebagainya. Dengan adanya peraturan tentang perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik itu para calon penumpang maupun perusahaan maskapai penerbangan.
The Validity of the Execution Auction of Booty of Motor-vehicle Theft by the State Prosecutors Office Andreanto Andreanto; Supriyono Supriyono; Anang Dony Irawan
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 3, No 1 (2022): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v3i1.6244

Abstract

This study aims to determine the role of the state prosecutor's office in the management of evidence and looted goods and to determine the validity of the auction process for the execution of motor vehicle theft stolen goods by the state prosecutor's office. This research is a normative juridical research using a statutory approach. From the results of the study, it can be seen that the execution auction of the booty of motor-vehicle theft carried out by the state prosecutors is considered valid if it meets the prerequisites, namely the existence of a "confiscated" order in a court decision that has been inkracht and fulfills the principle of publicity and fulfills the provisions as stated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 10 of 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Attorney General R.I. No. PER-002/A/JA/05/2017 concerning Auctions and Direct Selling of Confiscated Goods or State confiscated Goods or Executed Confiscated Goods.
Criminal Liability in Prison Fire Case: A Case Study of Class I Tangerang Prison Fire Supriyono Supriyono; Ahmad Yulianto Ihsan
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.35669

Abstract

The existence of Correctional Institutions is part of the criminal system in Indonesia. The criminal law policy which is not yet ideal and the management of prisons that are not optimal have caused over capacity in all prisons. Therefore, in the event of a prison fire disaster, mitigation and rapid evacuation of the inmates cannot be carried out and cause death toll. When there are inmates who die as a result of a prison fire, of course, there must be a party who is responsible politically, sociologically and juridically. This study aims to determine criminal liability in prison fire cases based on the Criminal Code, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and other laws and regulations. This research uses normative juridical research method. Based on the results of the study, it can be seen that politically and sociologically those responsible for the fire incident were government officials who handled prison affairs, namely the Minister of Law and Human Rights, the Director General of Corrections, and the head of the prison. While juridically those responsible for the prison fire incident were the perpetrators who were found guilty either by intention or negligence, namely the prison officer for general affairs who handled prison electricity and the prison warden on duty when the fire occurred. To prevent prison fires from causing the inmates to die, it is expected that the government, will improve prison management and carry out criminal law policy reform to improve the criminal system in Indonesia.
Co-Authors Ahmad Yulianto Ihsan Anang Dony Irawan Andreanto Andreanto B. Trianto L. Yustitianingtyas M. Nurcahyani V Sholichah