Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal
Rahmat Panji
Unknown Affiliation
Arts Humanities Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KONFLIK DAN EKSISTENSI LEMBAGA ADAT LOKAL Rahmat Panji
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): Edisi Oktober
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.394 KB) | DOI: 10.25077/jdpl.2.2.162-176.2020

Abstract

Penelitian ini melihat konflik dalam suatu kepengurusan yang terorganisir dan terstrukur. Objek dalam penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, KAN merupakan lembaga adat yang mengurusi persoalan sako, puasko dan anak kamanakan. Fungsi KAN yang begitu sentral di Lubuk Kilangan terkait dengan tanah ulayat (bukit karang putih) yang digunakan oleh PT Semen Padang malah menjadikan perpecahan pada niniak mamak Lubuk Kilangan. Konflik ini berawal dari perebutan wewenang dalam struktur kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk serta penyebab terjadinya konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tipe studi kasus dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan merupakan bentuk dari perebutan kewenangan antar niniak mamak untuk mendapatkan sumber-sumber yang dimiliki dalam KAN Lubuk Kilangan. Perebutan wewenang dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan dilakukan dengan membentuk kelompok yang terorganisir (KAN Baru) untuk menandingi keberadaan KAN Lubuk Kilangan periode 2017-2022. Proses pembentukan kelompok yang terorganisir merupakan bentuk dari kelompok bertentangan yang dijalankan secara baik sehingga mendapatkan legitimasi yang kuat dari LKAAM Kota Padang, legitimasi ini membuat semakin jelasnya perebutan wewenang yang dilakukan dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan.
Co-Authors