Dodik R. Nurrochmat
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS NILAI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BENTANG ALAM PASCA TAMBANG BATUBARA PADA AREAL IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN Asef Kurniyawan Hardjana; Herry Purnomo; Dodik R. Nurrochmat; Irdika Mansur
Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 15, No 3 (2019): Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Edisi September 2019
Publisher : Puslitbang tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (986.736 KB) | DOI: 10.30556/jtmb.Vol15.No3.2019.1008

Abstract

Penelitian ini dilakukan di lokasi perusahaan tambang batubara yang terdapat pada empat kabupaten, yaitu: Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Keempat daerah tersebut merupakan daerah tambang terbesar di Kalimantan Timur. Tujuan penelitian adalah menganalisis keberlanjutan pengelolaan bentang alam pasca tambang batubara di areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikelola perusahaan berstatus usaha Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Metodologi yang digunakan adalah multi-dimensional scaling (MDS) berdasarkan lima dimensi, yaitu: ekologi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan kelembagaan, serta infrastruktur dan teknologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberlanjutan pengelolaan bentang alam pasca tambang batubara di lokasi tersebut memiliki dua kategori status, yaitu: (1) status cukup berkelanjutan, terdiri dari: dimensi ekologi (54,26), dimensi ekonomi (55,06), dimensi hukum dan kelembagaan (55,08), dimensi infrastuktur dan teknologi (60,79); (2) status kurang berkelanjutan adalah dimensi sosial (49,10). Terdapat 22 atribut yang dinilai sensitif (leverage attribute) bagi keberlanjutan pengelolaan bentang alam pasca tambang batubara pada kawasan tersebut, sehingga perlu diambil strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pengelolaannya, seperti melakukan rutinitas pengawasan, intervensi kebijakan dan perbaikan kinerja. Peran pemerintah sangat dibutuhkan di sini, agar strategi kebijakan memiliki kekuatan untuk ditaati dan fokus ke arah keberlanjutan bentang alam pasca tambang batubara di kawasan IPPKH.
ANALISIS NILAI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BENTANG ALAM PASCA TAMBANG BATUBARA PADA AREAL IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN Asef Kurniyawan Hardjana; Herry Purnomo; Dodik R. Nurrochmat; Irdika Mansur
Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 15 No 3 (2019): Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Edisi September 2019
Publisher : Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30556/jtmb.Vol15.No3.2019.1008

Abstract

Penelitian ini dilakukan di lokasi perusahaan tambang batubara yang terdapat pada empat kabupaten, yaitu: Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Keempat daerah tersebut merupakan daerah tambang terbesar di Kalimantan Timur. Tujuan penelitian adalah menganalisis keberlanjutan pengelolaan bentang alam pasca tambang batubara di areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikelola perusahaan berstatus usaha Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Metodologi yang digunakan adalah multi-dimensional scaling (MDS) berdasarkan lima dimensi, yaitu: ekologi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan kelembagaan, serta infrastruktur dan teknologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberlanjutan pengelolaan bentang alam pasca tambang batubara di lokasi tersebut memiliki dua kategori status, yaitu: (1) status cukup berkelanjutan, terdiri dari: dimensi ekologi (54,26), dimensi ekonomi (55,06), dimensi hukum dan kelembagaan (55,08), dimensi infrastuktur dan teknologi (60,79); (2) status kurang berkelanjutan adalah dimensi sosial (49,10). Terdapat 22 atribut yang dinilai sensitif (leverage attribute) bagi keberlanjutan pengelolaan bentang alam pasca tambang batubara pada kawasan tersebut, sehingga perlu diambil strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pengelolaannya, seperti melakukan rutinitas pengawasan, intervensi kebijakan dan perbaikan kinerja. Peran pemerintah sangat dibutuhkan di sini, agar strategi kebijakan memiliki kekuatan untuk ditaati dan fokus ke arah keberlanjutan bentang alam pasca tambang batubara di kawasan IPPKH.