Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Saraswati International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Ni Made Trisna Dewi
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH PEKERJA APABILA TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1383

Abstract

Perselisihan adalah hal yang sangat umum dalam kehidupan manusia. Begitu pula perselisihan perburuhan di dalam setiap perusahaan selalu terkait dengan hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Antara majikan dan pekerja ada hubungan kerja. Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah barang tentu kita akan berpijak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha- usaha sosial dan usaha- usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Simpulan dari penelitian ini adalah pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejauh terjadinya kesalahan-kesalahan ataupun sebab lain yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang biasanya sering berakhir dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak yaitu dengan menemui pengusaha dan mengadakan perundingan atau musyawarah secara Bipartite, karena setiap rencana atau kehendak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui cara mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka masalah tersebut perlu segera diajukan oleh mediator kepada Lembaga konsiliasi untuk pemutusan hubungan kerja perseorangan dan / atau untuk pemutusan hubungan kerja besar-besaran sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Juridical Study On Regulation Of Buying And Selling Trading Robot In Indonesia's Positive Law Ni Made Trisna Dewi
International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies Vol. 1 (2022): International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Publisher : IAHN-TP Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/internasional-seminar.v1i.246

Abstract

The use of trading robots in foreign currency trading commonly known as 'forex trading' has generated a tumultuous polemic. However, in its development, although the Civil Code regulates buying and selling, there are no clear rules governing the buying and selling of trading robots, there is a vagueness in the norms of regulation related to trading robots so it is important to research and discuss so as not to cause losses in the future. Based on the background of the problems described above, the authors formulate the following problems: How is the legal regulation of buying and selling trading robots in Indonesian positive law? What are the legal consequences of buying and selling trading robots? The research method used in this research is the type of normative legal research (normative law research) where normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. using normative case studies. The conclusion in this study is the legal regulations for buying and selling trading robots have not yet been clearly regulated in a specific regulation by the authorized institutions, namely Bappebti and Bapepam, where the current buying and selling is still using The Civil Code (KUHPer) as the basis for buying and selling trading robots. The legal consequences of buying and selling trading robots today are based on the Civil Code (KUHPer), where trading robot trading violates Article 1320 of the Civil Code (KUHPer), so it is canceled or null and void.
Co-Authors