Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BEYOND THE PUBLIC HEALTH NARRATIVE: ABSTINENCE-ONLY EDUCATION IN THE UNITED STATES Angelica Raras Anindiati Ningtyas; Dewi H. Susilastuti
International Journal of Humanity Studies (IJHS) Vol 5, No 2 (2022): March 2022
Publisher : Sanata Dharma University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24071/ijhs.v5i2.3978

Abstract

This research studies the intention and endeavour of Christian-based organizations, namely the Family Research Council and Family Policy Alliance in disseminating the notion of sexuality in American society. This research utilizes a narrative analysis strategy and employs the following steps: 1) close reading the collected documents; 2) categorizing the recurring patterns of narratives using sociological perspective and cultural reproduction theory; 3) drawing a conclusion on the intention and efforts of Family Research Council and Family Policy Alliance in spreading the knowledge of sexuality.  Using the narratives of aspirations and tensions which surrounds sexuality, this study shows that Family Research Council and Family Policy Alliance uphold Christian values as the organization's foundation and attempt to secure those principles in the ‘sex-saturated society.’ To accomplish the mission, Family Research Council and Family Policy Alliance promote abstinence-only education and oppose comprehensive sex education, arguing that comprehensive sex education holds liberal values that threaten the sanctity of the heterosexual relationship. This research demonstrates that Family Research Council and Family Policy Alliance, as Christian-based organizations, strive to preserve the conservative values that have been passed down from generation to generation. 
Implementasi Kebijakan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Fransisca Yuli Astuti; Sukamdi Sukamdi; Dewi H. Susilastuti
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v2i2.70

Abstract

Konsekuensi dari bertambah panjangnya usia harapan hidup manusia adalah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (Lansia). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2021 kondisi Lansia di Indonesia menurut kelompok pengeluaran lebih banyak Lansia berada pada kondisi ekonomi rendah. Sebanyak 43,29% Lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah. Hanya 19,31% penduduk Lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20% teratas. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi karena sebagian pendapatan yang diperoleh seharusnya untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kualitas sumber daya manusia (SDM) namun digunakan untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki penduduk sebesar 985.770 jiwa, dan sekitar 14,5% diantaranya adalah Lansia. Sedangkan rasio ketergantungan Lansia di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 adalah sebesar 22,6% yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung sekitar 23 orang penduduk Lansia. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan Lansia di Indonesia yang hanya 15,54% di tahun yang sama. Peraturan Badan (Perban) BKKBN Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan BKL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan lanjut usia tersebut. Penelitian ini menganalisa implementasi kebijakan program Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara dilakukan kepada 16 narasumber yang berasal dari Perwakilan BKKBN Provinsi Yogyakarta, DP3AP2KB Kabupaten Bantul, PLKB, BKL, Kader, dan Lansia. Simpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penanganan Lansia di Kabupaten Bantul secara garis besar telah sesuai dengan regulasi yang ada; sedangkan hambatan implementasi kebijakan program BKL meliputi minimnya sumber daya anggaran, kurangnya SDM di tingkat provinsi dan kabupaten. Meski demikian, dukungan nampak pada komitmen mitra dan stakeholder.