Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Armyn Gultom
Muhammadiyah Jakarta University
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
TERMINASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN ( STUDI KASUS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR. 210/PMK. 10/2018 TERKAIT E-COMMERCE) Armyn Gultom
Independen Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.252 KB) | DOI: 10.24853/independen.2.1.1-8

Abstract

Pembuatan kebijakan publik secara umum terdiri dari tiga dimensi, yakni 1)dimensi isi subtansi/konten kebijakan berkaitan dengan akar atau isi persoalan yang hendak diatasi. 2) dimensi proses kebijakan berkaiatan dengan proses yang harus dilakukan untuk mengatasi atan mencapai tujuan kebijakan.  3) dimensi konteks kebijakan yaitu yang berkaitan dengan situasi dimana kebijakan itu dibuat atau berlangsung (Santoso, 2010:57). Ketiga dimensi itu dapat dipakai secara berimbang. Makalah ini lebih dominan pada kebijakan konteks terkait dengan PMK Nomor.210/2018 yakni pengaturan pajak untuk e-ecommerce. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang  benar benar baru  sebagai respon atas atas meningkatnya e-commerce.  Pemerintah memandang perlu menbuat aturan perpajakan yang berlaku bagi semua pengusaha konvensional ataupun marketplace,  sebagai pelaksana PMK tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dalam variasi perubahan kebijakan publik yaitu inovasi, suksesi, pemeliharaan, dan terminasi. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan, menjelaskan  dinamika, dan bagaimana bisa terjadi terminasi atau kegagalan atas kebijakan PMK terkait e-ecommerce berdasarkan teori kebijakan publik. Dan sekaligus menawarkan solusi menghindari terminasi/kegagalan kebijakan publik.   
Co-Authors