Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME ROY GANDA MARBUN; IDA LAMSIHAR SITOMPUL; MIDARMI HALAWA; INDAH PRIHATIANI MALAU PASA; GANESHA PUTRA PURBA
JURNAL ILMIAH SIMANTEK Vol 4 No 3 (2020): JURNAL ILMIAH SIMANTEK
Publisher : LP2MTBM MAKARIOZ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Extra Ordinary Crimes criminal offence qualification needs to be arranged into special criminal law because it isspecifically regulated in some laws in Indonesia, because in the practice of the national legal mechanism is not able toprovide a fair settlement against the extraordinary crimes therefore legislation outside the book of Criminal Law whichgoverns the crimes that enter into qualification as an extraordinary crime. The evils of today are no longer always using theold ways that have occurred over the years as the journey of the Earth ages. Of the many types of crimes that occur inpeople's lives, there is a type of crime that affects the safety and peace of the world, i.e. extra ordinary crime or better knownas extraordinary crime term. When viewed from its history, extraordinary crimes only include 4 types of crimes namely warcrimes, crime of aggression, crime of genocide and crimes against humanity. However, the development of evil now showsthat there are some recent crimes assumed to be equal to the four types of crimes. Terrorism crimes are often interpreted asextraordinary crimes because of the effects of evil it is almost the same as the four types of crimes.
PERJANJIAN KREDIT ANATARA KREDITUR DENGAN DEBITUR YANG DIIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN (STUDI LAPANGAN KANTOR BANK PEKREDITAN RAKYAT (BPR) TIGA JUHAR KABUPATEN DELI SERDANG ) Ida Lamsihar Sitompul
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1936

Abstract

ABSTRAK Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana proses dalam pemberian kredit yang dilakukan debitur kredit pada BPR Kecamatan Tiga Juhar, bagaimana bentuk dan isi akta pembebanan hak tanggungan (APHT) dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank BPR Kecamatan Tiga Juhar, bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian yang di ikat Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam pemberian dan penyelesaian kredit macet yang dilakukan debitur kredit pada BPR Kecamatan Tiga Juhar. Metodologi dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan kuisioner serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data primer dan sekunder yang telah terkumpul disusun kembali untuk dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian : 1) pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan dilakukan dengan cara damai dan jalur hukum, 2) Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan adalah dalam prakteknya belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan perbankan khususnya yang mengakibatkan bank tersebut tidak dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.