Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH SIMANTEK JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
YUSUF ELIM BARTA HARIANJA
UNIVERSITAS DARMA AGUNG
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/ BURUH DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PINE MARBUN; LULUSOKHI MANAO; YUSUF ELIM BARTA HARIANJA; CITRA INDAH LESTARI SIMANGUNGSONG
JURNAL ILMIAH SIMANTEK Vol 4 No 3 (2020): JURNAL ILMIAH SIMANTEK
Publisher : LP2MTBM MAKARIOZ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main objective of BPJS Ketenagakerjaan is certainly to provide social security and protection for workers throughoutIndonesia. Through its various programs, BPJS Ketenagakerjaan strives to provide certainty of protection and social welfarefor all Indonesians. The impact of employer non-compliance is very detrimental to workers, as happened in the mancisfactory fire in 2019 in Langkat Binjai, Provinisi North Sumatra. Out of a total of 103 employees, only 27 were registered withBPJS Ketenagakerjaan. As a result of the fire incident, it is not known that the employee died but only 3 people areregistered as participants of BPJS Ketenagakerjaan. The crash of a private airline in November 2018 that killed all cabincrew and passengers, it is known that the pilot and flight attendant who died were registered with BPJS Ketenagakerjaanwith lower wages. This has an impact on work accident compensation that is given less than the value it should be. In fact,there are still employers who have not complied, participated in bpjs employment only part of the program, not all workersare registered or reporting lower wages than they actually are. Few employers think of social security as just a financialburden. The impact of employer non-compliance is very detrimental to workers, as happened in the mancis factory fire in2019 in Langkat Binjai, Provinisi North Sumatra. Out of a total of 103 employees, only 27 were registered with BPJSKetenagakerjaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT Yusuf Elim Barta Harianja
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1945

Abstract

Masalah perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini menjadi problem yang sangat mendasar karena menyangkut permasalahan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penegakan hak asasi manusia dalam Negara hukum republik Indonesia, (2) bagaimana ketentuan hukum pelanggaran hak asasi manusia, (3) bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Metode penulisan yang dipergunakan adalah penulisan yuridis normative yaitu penulisan yang memfokuskan kepada norma-norma hukum yang berlaku yakni norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan hukum primer, misalnya UUD NKRI tahun 1945, UU No.39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000 dan bahan sekunder yang diambil dari buku, makalah, artikel, pendapat, dan internet.. Penegakkan hukum dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan adanya instrument yang bersifat kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga, melindungi serta menegakkan hak asasi manusia di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan peraturan lainnya.
Co-Authors CITRA INDAH LESTARI SIMANGUNGSONG LULUSOKHI MANAO PINE MARBUN