Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum IJLRSA
Suhardi Somomoeljono, Suhardi
Universitas Mathla'ul Anwar Banten
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI Suhardi Somomoeljono
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.11

Abstract

 Hak atas tanah perlu untuk di daftarkan kepada instansi berwenang melalui mekanisme pendaftaran tanah karena akan dianggap timbul hak atas tanah tersebut pada saat dicatatkan pada buku tanah. Pendaftaran Tanah merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan pemerintahuntuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah. Pemilikan hak atas tanah tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun, dewasa ini terdapat banyak terdapat permasalahan terkait pembatalan hak atas tanah yang telah terdaftar. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan produk hukum terkait hak atas tanah dapat dibatalkan apabila dianggap memiliki cacat administrasi atau dibatalkan pengadilan baik pengadilan tata usaha negara atau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan pengadilan negeri. Lebih jauh, tindakan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakannya kewenangannya untuk membatalkan produk hukum terkait hak atas tanah kerap dianggap sebagai penyelewengan kewenangan sehingga kerap terjadi persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara pada proses pelaksanaannya. Tulisan ini akan membahas batasan tindakan pidana dan tindakan administrasi negara yang dilakukan aparatur sipil negara dalam melakukan pembatalan produk hukum terkait hak atas tanah
The Relevance of the Miranda Rule for the Protection of Human Rights in Law Enforcement in Indonesia Somomoeljono, Suhardi; Tiara Hardy, Maryzka
The International Journal of Law Review and State Administration Vol. 3 No. 4 (2025): July-August : The International Journal of Law Review and State Administration
Publisher : PDPI (Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58818/ijlrsa.v3i4.235

Abstract

This study explores the relevance of the Miranda Rule in protecting human rights within the context of law enforcement in Indonesia. The Miranda Rule, originating from the United States legal system, mandates that individuals taken into custody must be informed of their constitutional rights, including the right to remain silent and the right to legal counsel. Although Indonesia does not formally adopt the Miranda Rule, similar principles are embedded in its legal framework through the constitution and criminal procedure law. This research highlights the gaps in implementation and enforcement that often lead to human rights violations during arrest and interrogation processes. Using a normative legal approach and supported by case analysis, this paper argues that the integration of Miranda-like safeguards in Indonesian law enforcement practices can significantly strengthen the protection of suspects' rights and uphold due process. The study concludes that adopting procedural guarantees akin to the Miranda Rule is not only relevant but essential to aligning Indonesia's legal system with international human rights standards.
Co-Authors Tiara Hardy, Maryzka