This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSAN PERKAWAINAN KARENA KEMATIAN Devi Rianti Effendi
UNES Law Review Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i2.67

Abstract

Sebagai sarana perlindungan, dijadikan sebagai kedok untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri, maka dalam hal pembagian harta bersama akibat kematian sangat menarik untuk dikaji. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat masalah penyelesaian sengketa harta bersama akibat putusnya perkawinan karena kematian. Adapun ruang lingkup atau rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama akibat putusnya perkawinan karena kematian, Kedua, Upaya penyelesaian sengketa harta bersama akibat putusnya perkawinan karena kematian. Dari rumusan masalah ini maka metode penulisan ini adalah Yaitu dengan jalan membaca bahan-bahan tulisan ilmiah, buku-buku literatur, Peraturan-peraturan Perundang-undangan dan berbagai konsep lainnya yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang ada relevan dalam Penulisan. Dan Comperastive Study yaitu dengan cara membaca dan membanding-bandingkan berbagai teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan bahan dalam penyusunan ini. Dalam penulisan ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data secara kuantitatif, yaitu memberikan pembahasan atau suatu penjelasan tentang bahan Penulisan yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsep-konsep dan berbagai bahan hukum lainnya, yaitu dimana pernyataan khusus dikaitkan dengan pernyataan umum yang diperoleh dilapangan. Jadi janganlah kita mengucilkan janda. Janda juga ingin didengar dan diayomi bukan menjadi bahan pergunjingan, apalagi jika janda itu, menyembuhkan psikis sangatlah berat bagi seorang janda. Mencoba menutup telinga demi dan menguatkan dari gunjingan orang lain. Janda itu tidak selamanya jelek, tidak selamanya mengganggu hubungan orang, tidak selamanya dia hina. Janda bisa berkarya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menjaga perilakunya. Jadi terima kami, hargai kami karena kami juga bisa menjadi orang yang bermanfaat dan membanggakan untuk kalian.
PEMBERIAN TANAH KEPADA SESEORANG SEBAGAI SOLUSI DALAM MENGATASI KELALAIAN AHLI WARIS Devi Rianti Effendi
UNES Law Review Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i2.162

Abstract

The Indonesian state, which has the concept of the relationship between humans and land, is an individual and society as an inseparable unity (duality), that the fulfillment of one's needs for the land is placed within the framework of the needs of the whole community, so that the relationship is not merely individualistic, but rather collective while still providing place and respect for individual rights. Land management by the government, where the land registered in the territory of Indonesia will give a legal claim to the tutorial of the Republic of Indonesia (NKRI) in full. In addition, it is also to strengthen a harmonious national life by minimizing land dispute conflicts. This research is descriptive in nature, using a normative juridical approach. Data Analysis and Presentation, the data that has been obtained, both primary and secondary data, were analyzed using qualitative methods, namely by grouping data according to the aspects studied and conclusions that are relevant to the issues discussed. It is hoped that in the implementation of this gift, the related government will further improve services in terms of process and completion time. This is because there are many processes that must be passed in registering land. Where in the implementation of this transfer of land rights must go through several related agencies. It is hoped that the government will be more aggressive in providing awareness to the community by providing education on the legality of their lands and proof of their ownership so that there will be no future disputes. Providing knowledge to the wider community, especially the people of Padang City, of the completeness and correctness of their population data (such as the correctness of the data on their KTP), the completeness and correctness of their property data (one of which is their SPPT PBB).