Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA PEMATANG JOHAR, KECAMATAN LABUAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO.112/PDT.G/2017/PN.LBP) Said Rizal; Bobby Chayadi; Lineus Fredorico; Tania Novebriani Lase
UNES Law Review Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i3.263

The importance of soil for human life so it is not surprising if every human being wants to own or control it which results in the emergence of various land problems or land conflicts in Indonesia. Land grabbing cases that have occurred in Indonesia are not something new. The word sequestration itself can be interpreted as: the act of taking rights or property arbitrarily or with not heeding laws and regulations, such as occupying land or houses others, to which they are not entitled. Land grabbing action illegal is an act that is against the law under civil law. The objectives of this study are (1) How to regulate ownership disputes land based on the Civil Code Law, (2) What are the considerations? judges in land ownership disputes in PN No.112/Pdt.G/2017/PN Lbp. Normative juridical research is defined as research law that puts the law as a building system of norms. Sources of data used in this study sourced from primary data and secondary data. This study uses data collection techniques in the form of documentation studies by only analyzing written legal materials. Analysis the data in this study using data analysis research methods qualitative. The results of this study are, Dispute Arrangements Land Ownership Based on the Civil Code, for rights property is arranged in Article 16 of Law No. 5 of 1960 concerning The Basic Agrarian Law concerning hereditary rights, the strongest and most fulfilled and Article 1866 of the Civil Code as well as Article 23 and Article 24 of PP 24/1997 which regulates the proof of land rights for the purposes of registration of land rights. The judge's consideration in deciding that it is true that there has been land grabbing by the Defendant I over the land the inheritance of the plaintiff's parents is due to the evidence of an act, the act is against the law, there is a loss caused by actions taken and it has been proven that there has been a transfer of land rights.

PERSEPSI DAN RESPON MAHASISWA UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA MENGENAI PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH DI ERA MILLENIALS said Rizal
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 18 No 1 (2020): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Abstract: Marriage is mandated so that humans have descendants and legitimate families leading to a happy life in the afterlife under the auspices of love and divine pleasure. But as for those who violated the shari'a ties of this sacred marriage, by tarnishing it in the form of adultery or intimate relationships outside of marriage. Adultery in the millennial era today is no longer taboo, fast-growing fast-food information is easily accessed in the form of information media, television, internet, YouTube, and the vulgar content that is displayed can have implications for our young generation who were originally then try to fall into things that are not cold in the form of early marriage, marriage outside pregnancy marriage. The purpose of this study was to determine the perceptions and responses of Prima Indonesia University students about the Marriage of Unmarried Pregnant Women in the Millennial Era. The results of the study show that students' perceptions about the statement of marriage of pregnant women out of wedlock as all students have known that the marriage of pregnant women out of wedlock is the marriage of pregnant women before the marriage contract. The students' responses to the marriage of pregnant women before the marriage contract are a result of the results of adultery which began from promiscuity, the presence of vulgar content, strengthening pemahan will be a weak religion, less control from parental supervision. As for the marriage of pregnant women out of wedlock it is also due to the current lifestyle trends in the lifestyle labeled Brand need a high boarding house to fulfill them. With the current socialite style can affect the life needs of someone who is not a problem if he is financially able but what about the financially incapable.

Analysis of Domestic Infidelity Resulting in Loss of Life SUPREME COURT DECISION NUMBER 350 K / PID / 2011 Rogabe Rajagukguk; Frans Doni A. Pasaribu; Tarisa Alfani Siregar; Said Rizal
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.6.1.10580.89-95

This study aims to analyse the legal implications of infidelity in the household that leads to the loss of life with a case study of Supreme Court Decision Number 350 K/PID/2011. The research focuses on how Indonesian law addresses cases where infidelity results in murder, as well as the legal challenges faced in prosecuting such cases, including the intersection of criminal law and family law. The study investigates the obstacles encountered by law enforcement, such as conflicting testimony and insufficient evidence, which complicate the prosecution of infidelity-related homicides. The study uses a normative juridical method along with a descriptive analysis of court decisions and legal texts to show differences between how the crime was categorised by the law and how it was found by the courts. The findings indicate that we can classify infidelity in this context as a factor contributing to premeditated murder, but we still face significant legal hurdles in distinguishing the criminal liability of involved parties. We offer recommendations to strengthen law enforcement's capacity, improve judicial processes, and enhance transparency in handling such cases.

Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Pardede, Abigail Elshadday Gloria; Marcel Ronito Hasudungan; Said Rizal
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1740

Pernikahan dini adalah peristiwa dimana pasangan melakukan pernikahan di bawah umur dengan batasan perempuan dan laki-laki dibawah umur 19 tahun. Untuk itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian, bagaimana cara atau solusi yang efektif untuk menghindari terjadinya perceraian pada pernikahan dini yang berlokasi di kecamatan medan belawan kota medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui penyebab, dampak atau pengaruh dari pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengaruh dari pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Belawan, Medan, Sumatera Utara juga pengambilan data dari Lembaga yang berkenaan dengan penlitian penulis sebagai data pendukung. Kasus pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, bahwasanya setiap tahun ada kenaikan kasus perceraian pernikahan dini yang jika dipersentasekan adanya kenaikan 50% kasus pada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan. Kasus pernikahan dini yang terus ada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan disebabkan dari beberapa faktor yaitu kurangnya pendidikann sex (sex education), faktor pribadi, faktor ekonomi, faktor lingkungan. Pengaruh dari pernikahan dini yang terlihat di Kecamatan Medan Belawan ini terlihat pada terus meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan, solusi terhadap permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan ini adalah mengefektifkan peran BP4 Kecamatan. Peneliti menyarankan kepada para orang tua untuk melakukan filtrasi terhadap setiap perkembangan sang anak agar hal-hal negative yang tidak diingkan tidak terjadi pada anak juga pendidikan sex (sex education) sangat diperlukan, hal itu dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu kasus pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan masih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya yang berakibatkan pada tingginya angka kasus perceraian setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan.

Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Pardede, Abigail Elshadday Gloria; Marcel Ronito Hasudungan; Said Rizal
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1740

Pernikahan dini adalah peristiwa dimana pasangan melakukan pernikahan di bawah umur dengan batasan perempuan dan laki-laki dibawah umur 19 tahun. Untuk itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian, bagaimana cara atau solusi yang efektif untuk menghindari terjadinya perceraian pada pernikahan dini yang berlokasi di kecamatan medan belawan kota medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui penyebab, dampak atau pengaruh dari pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengaruh dari pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Belawan, Medan, Sumatera Utara juga pengambilan data dari Lembaga yang berkenaan dengan penlitian penulis sebagai data pendukung. Kasus pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, bahwasanya setiap tahun ada kenaikan kasus perceraian pernikahan dini yang jika dipersentasekan adanya kenaikan 50% kasus pada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan. Kasus pernikahan dini yang terus ada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan disebabkan dari beberapa faktor yaitu kurangnya pendidikann sex (sex education), faktor pribadi, faktor ekonomi, faktor lingkungan. Pengaruh dari pernikahan dini yang terlihat di Kecamatan Medan Belawan ini terlihat pada terus meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan, solusi terhadap permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan ini adalah mengefektifkan peran BP4 Kecamatan. Peneliti menyarankan kepada para orang tua untuk melakukan filtrasi terhadap setiap perkembangan sang anak agar hal-hal negative yang tidak diingkan tidak terjadi pada anak juga pendidikan sex (sex education) sangat diperlukan, hal itu dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu kasus pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan masih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya yang berakibatkan pada tingginya angka kasus perceraian setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search