<![CDATA[Indonesia telah meratifikasi hasil konvensi “United Nations Convention on the Rights of the Person with Disabilites” (UNCRPD) ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Namun, hingga kini sebagian besar aktivis disabilitas, akademisi serta penyandang disabilitas masih menyayangkan implementasi undang-undang tersebut: infrastruktur ruang publik, layanan institusi pemerintah dan sikap masyarakat karena masih sangat segregatif dan kurang aksesibel. Peneliti ingin mengukur sejauh mana kebijakan disabilitas diimplementasikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deduktif-interpretatif. Adapun data dan informasi diperoleh melalui hasil studi literasi, observasi, wawancara dengan beberapa aktivis difabilitas, dosen, serta difabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis, Indonesia mampu mentransformasikan isu disabilitas dan masyarakat inklusif ke dalam kebijakan dengan sangat baik. Akan tetapi pada konstelasi praksis, Indonesia berada dalam stagnasi, pasalnya tidak ada progresivitas yang signifikan sejak dilakukan ratifikasi hingga paper ini ditulis.[Indonesia has ratified the United Nations Convention on the Rights of the Person with Disabilities (UNCRPD) into law number 19 of 2011. However, until now, yet most of the disability activists, academics and persons with disabilities regret the implementation of the law: infrastructures of public spaces, services of government institutions and interaction of communities are still very segregative and not accessible. Thus, this research aims to measure how far the implementation of disability policies are implemented in Indonesia. This study uses a deductive-interpretative qualitative approach. The data and information are obtained through literacy studies, observations and interviews. The results of this study shows that theoretically Indonesia able to transform disability and inclusive issues into policy very well. But in other hand, Indonesia is in stagnation practically.]]]>
