Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wicarana Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara
Lia Nurhasanah
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Lia Nurhasanah
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 2 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultanhtn.v2i1.4299

Abstract

The background of this research is the inability to overcome the problems that have arisen after the Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XII/2015. The reason is, this decision raises many problems, especially regarding the rise of single candidates that have emerged. The purpose of this research is to find out the implications of the Constitutional Court's decision Number 100/PUU-XIII/2015 for regional elections. This study uses normative juridical research methods using primary and secondary legal materials. The data collection used was library researchwhichwas conducted on various data that has relevance to the implications of the Constitutional Court decision Number 100/PUU-XIII/2015 on the local elections. This study uses a statutory approach (statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that das sein and das sollen are not in sync, because after the decision it only creates new phenomena which are considered to undermine democratic values. Even so, in reality in PKPU the implementation of single candidate and empty box regional elections does have rules. However, there is no certainty regarding the regulation regarding the mechanism for holding regional elections with a single candidate if the problems in it are deadlocked.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam Nurhasanah, Lia
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.35

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa satu pasangan calon dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan, karena dalam UU No. 8 Tahun 2015 pemilihan harus diikuti paling sedikit oleh dua pasangan calon. Di dalam prinsip hukum Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga putusan tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisis tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang menitikberatkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang relevan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sudah sejalan dengan hukum Islam dalam konsep maslahah mursalah. Putusan MK tersebut menolak suatu hal yang nantinya akan merugikan, yaitu kevakuman atau kekosongan hukum dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, putusan tersebut mewujudkan maslahat, mengingat putusan yang dikeluarkan menjadi solusi dalam fenomena calon tunggal.
Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dalam Perspektif HAM Nurhasanah, Lia
WICARANA Vol 3 No 1 (2024): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i1.45

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi kesenjangan antara Perkap No. 8/2009 sebagai das sollen dengan implementasinya yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai das sein. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perkap No. 8/2009 dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan memahami fenomena atau isu yang ada, khususnya dalam artikel ini mengenai implementasi Perkap No. 8/2009 dalam perspektif hak asasi manusia. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan terhadap berbagai data yang memiliki relevansi dengan artikel ini. Dalam penelitian ini, analisis isi atau analisis konten adalah teknik analisis data yang akan digunakan setelah data dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari perspektif hak asasi manusia, Perkap No. 8/2009 belum efektif, karena belum terimplementasikan dengan maksimal, mengingat masih adanya aparat kepolisian yang belum memahami aturan dan konsep HAM. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini, yaitu: pertama, peningkatan akuntabilitas Polri dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus kriminal; kedua, penegakan disiplin dan konsistensi sanksi yang diberikan perlu dilakukan dengan harapan polisi yang menggar HAM semakin berkurang; ketiga, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi Polri.
Co-Authors