Lathifatul Rosyidah
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Komplek Bina Samudra Gedung Balitbang KP 1 Jalan Pasir Putih No. 1 Ancol Timur Jakarta Utara 14430

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU Retno Widihastuti; Lathifatul Rosyidah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.46 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i1.6859

Abstract

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awal kapal/perahu. Hasil peneltian menunjukan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik.Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.Title: Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru IslandsProfit sharing system in the fishery is a system applied by the ship / boat owner or skipper to the crew. The profit sharing system has an important role influencing in fishers’s life needs. From the results of the division of fishing business earning, crews received the lowest percentage of earning compared to other crew position members. This, in turn, creates problems for lowest level crew to fulfill their householdlife needs. Finally, these crews keep entangling with debts with informal borrowers. This study aimed at describing profit sharing system of fishing business in the Aru Islands and formulating recommendations as a strategy to overcome problem of lowest crew members as a small-fisher. Study was conducted in Aru Islands Regency in July 2016. Sampling was carried out using purposive sampling method. A qualitative analysis was used to analyze the profit sharing system in fishing business in the Aru Islands Regency. A quantitative data analysis was used to analyze the owner’s income and the start of the ship / boat. Results of the study showed that the fishers profit sharing system was applied to fishers in the Aru Islands Regency based on the type of fishing gear generating an income above the Regional Minimum Wage (UMR) per month. Even so, lowest level crew fishers still have difficulties in fulfilling their living needs, especially when the season is famine. This was because fishers still have a dependency on the owner both when going to sea activities, and when they will meet the needs of higher families. From the analysis, this study suggest the need for policies to ensure availability capital for small fishers and assistantship of fishing business from the government. This is important in order to ensuring small fishers are not dependent on the owner so that small fisher can fulfill their household needs during high and low fishing seasons.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP USAHA BUDI DAYA KARAMBA JARING APUNG (KJA) IKAN KERAPU DI KABUPATEN BULELENG, PROPINSI BALI Lathifatul Rosyidah; Achmad Zamroni; Subhechanis Saptanto
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.166 KB) | DOI: 10.15578/marina.v5i1.7642

Abstract

Persepsi masyarakat mengenai usaha budi daya  perikanan sangat penting dalam pengembangan usaha budi daya. Hal ini dikarenakan pengembangan budi daya  perikanan membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama keberhasilan budi daya  perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pembudidaya  terhadap aktivitas budi daya  KJA di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada Tahun 2017 dengan menggunakan metode survey melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan publikasi ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu baik berupa laporan tahunan, data kecamatan dalam angka, kabupaten dalam angka dan publikasi lainnya. Wawancara dilakukan secara purposive kepada informan dengan menggunakan kuesioner. Data yang dikumpulkan meliputi persepsi masyarakat yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pesisir di Kabupaten Buleleng bekerja sebagai nelayan dan atau pembudidaya KJA yaitu budi daya ikan kerapu dan menjadi alternatif mata pencaharian masyarakat yang menjanjikan keuntungan. Persepsi masyarakat mengenai aktivitas budi daya  yang dijalankan secara umum cukup baik dan memberikan keuntungan. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian kepada pelaku usaha perikanan budi daya  dengan memberikan pendampingan dan pelatihan yang diperlukan oleh pembudi daya  yaitu pelatihan mengenai pengendalian hama dan penyakit, teknis pembesaran di KJA sesuai standar, cara budi daya  yang baik, pelatihan seleksi benih, dan pelatihan pemasaran. Title: Community Perception to Marine Culture Activity in Buleleng Regency, Bali ProvinceCommunity perceptions about the cultivation of fisheries are very important in the development of aquaculture business. This is due to the development of aquaculture requires community participation as the main factor to successful cultivation of fisheries. The purpose of this study was to determine the perceptions of aquaculture farmers on floating net cage cultivation activities in Buleleng Regency. This research was conducted in Buleleng Regency, Bali Province during 2017 using survey methods with qualitative and quantitative approaches (mix method). Primary data was collected through interviews, observation, and documentation. While secondary data was collected from literature studies and scientific publications, annual reports, statistical data of Buleleng Regency such as regency in figures and other publications. Interviews were conducted purposively to informants using a structure questionnaire including community perceptions. Data analysis used descriptive statistics. The results of this study shows that the cultivation of floating net cages in Buleleng Regency, namely cultivation of grouper aquaculture and an alternative livelihood that promises benefits. Public perceptions of cultural activities in general, which are carried out in a fairly good manner and provide benefits. The government is expected to pay attention to aquaculture fisheries entrepreneurs by providing assistance and training needed by farmers, namely training on pest and disease control, technical enlargement in floating net cages according to standards, good cultivation practices, seed selection training, and marketing training.
SISTEM DISTRIBUSI UDANG VANAME DI KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR Lathifatul Rosyidah; Risna Yusuf; Rismutia Hayu Deswati
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 1 (2020): JUNI 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.467 KB) | DOI: 10.15578/marina.v6i1.8540

Abstract

Sistem distribusi memberikan pengaruh terhadap ketersediaan udang vannamei di pasar lokal Kabupaten Banyuwangi, tetapi belum didukung oleh sistem informasi distribusi udang vaname tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil budi daya udang vaname di Kabupaten Banyuwangi dan menganalisis sistem distribusi udang vaname. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan pada bulan April 2019. Data primer diambil dengan menggunakan teknik wawancara dan diskusi dengan 40 responden yang bekerja sebagai pembudi daya udang tradisional, semi intensif dan intensif, pedagang pengumpul, supplier atau pemasok, unit pengolahan ikan (UPI), jasa logistik, pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, serta asosiasi Shrimp Club Indonesia di Banyuwangi (SCI). Data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan temuan-temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) petambak udang vaname di Kabupaten Banyuwangi memiliki kapasitas usaha dan kondisi budi daya yang berbeda-beda tergantung pada luasan lahan yang dimiliki, 2) pemasaran udang vaname di Kabupaten Banyuwangi melalui dua sistem, yaitu dari pembudi daya menjual ke supplier untuk dijual ke cold storage di Banyuwangi dan Surabaya. Udang vaname dari pembudi daya dijual ke pedagang pengepul untuk dijual ke pasar lokal di wilayah Banyuwangi, Bali, dan Situbondo. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi dukungan akses informasi serta perbaikan sarana dan prasarana dari pemerintah sehingga arus distribusi udang vaname dapat berjalan lancar, efektif, dan efisienTittle: Distribution System of Vannamei Shrimp in Banyuwangi Regency, East Java ProvinceThe distribution system influences the availability of vannamei shrimp in local market of Banyuwangi Regency. However, there is less information on shrimp stock availability. This study aimed to describe the profile of vannamei shrimp farming and to analyze its distribution system in Banyuwangi Regency. The study used qualitative approach with a survey method in Banyuwangi Regency during April 2019. The primary data were collected through interview and discussion with 40 respondents of traditional shrimp farmers, semi-intensive and intensive farming methods, collectors, suppliers, fish processing plant, logistic services, government officers, and Indonesian Shrimp Club associations (SCI). Secondary data were collected through literature studies. Data were analyzed with descriptive qualitative to illustrate research findings. The findings showed that; 1) vannamei shrimp farmers in Banyuwangi Regency differ in business capacity and farming condition depending on the farm size, 2) vannamei shrimp in Banyuwangi were marketed in two systems; first, direct selling from the farmers to suppliers for cold storage in Banyuwangi and Surabaya; second, sales from the farmers to collectors for local markets in Banyuwangi, Bali and Situbondo. Therefore, government need to provide information access and infrastructure to support the ease, effectivity and efficiency of vannamei shrimp distribution.