Romi Novriadi
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli - Balai Budidaya Laut Batam

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Studi Komparasi dan Dampak Hasil Keputusan Gugatan Perdata Pencemaran Lingkungan Budidaya Ikan Laut di Pulau Bintan Romi Novriadi
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 8, No. 2, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.567 KB) | DOI: 10.15578/marina.v8i2.3019

Abstract

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mendukung produksi budidaya ikan laut adalah pengendalian hama, penyakit ikan, dan kesehatan lingkungan. Saat ini, penurunan kualitas lingkungan budidaya ikan laut kerap terjadi disebabkan oleh: kegiatan budidaya itu sendiri, berbagai kegiatan industri, pertambangan serta aktivitas rumah tangga. Pada kajian ini, objek penelitian difokuskan kepada hasil keputusan Mahkamah Agung terhadap dua gugatan class action masyarakat akibat penambangan Bauksit yang tidak bertanggung jawab di Pulau Bintan. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan gugatan perdata class action akibat aktifitas pertambangan. Analisis data dilakukan secara induktif, yang diperoleh dari pengamatan langsung dan pencermatan dokumen dengan membandingkan hasil keputusan dua gugatan class action yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan di Pulau Bintan. Hasil kajian menunjukkan faktor analisa parameter air laut pada laboratorium yang sudah terakreditasi dan kelengkapan administrasi usaha budidaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan gugatan perdata class action. Hasil kajian juga menunjukkan dampak penurunan produksi dan peningkatan angka pengangguran akibat menurunnya aktivitas produksi di dua lokasi yang terkena dampak pencemaran limbah. Namun, kondisi ini memberikan pengalaman positif di kalangan pembudidaya tentang tahapan audit lingkungan yang harus dilakukan berdasarkan standard dan acuan mutu yang memiliki kekuatan hukum di pengadilan.