Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PELATIHAN PEMANFAATAN MICROSOFT WORD, EXCELL, DAN POWER POINT UNTUK MENGERJAKAN TUGAS PADA SMPN 176 JAKARTA Sopiyan Apandi; Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh; Ahmad Ahmad,; Abdullah Muhajir; Ade Putra Prima Suhendri
KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2021): KOMMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2686.76 KB)

Abstract

Microsoft Office saat ini menjadi hard skill yang harus dimiliki sebagai pelajar di era saat ini dimana menjadi kemampuan yang wajib dimiliki seorang pelajar jenjang sekolah menengah pertama. Dunia pendidikan saat ini khususnya jenjang sekolah menengah pertama seluruhnya mulai beradaptasi dengan era teknologi dan rata-rata pengerjaan tugas menggunakan Microsoft Office terutama Microsoft word, excel, dan power point. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang terdiri dari 3 poin penting, yaitu Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini sekaligus memberikan wawasan, pengalaman, dan hard skill kepada siswa SMPN 176 Jakarta dalam pemanfaatan Microsoft Word, Excel dan Powerpoint dalam mengerjakan tugas ataupun melakukan pekerjaan kelak nanti saat mereka memasuki jenjang yang lebih tinggi dan dunia kerja.
Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Yoshua Alexander; Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh; Agus Ngadino; Abunawar Basyeban
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i1.344

Abstract

The aims of this research are to investigate the status of Regional Judicial Commission in Indonesia’s Constitution case South Sumatra Regional Judicial Commission and its role to maintain and oversee judges. The method used in this research is normative legal research. As a result, in fact the status of Regional Judicial Commission is a supporting organ under the Judicial Commission of Republic of Indonesia. It can be found in the 1945 Constitution Article 24B which gives authority to Judicial Commission to establish regional office. In addition, according to the Law No. 18 of 2011 that Judicial Commission enables to establish regional office in a certain province as its need. It is also stipulated in the Judicial Commission Regulation No. 1 of 2012 that the establishment of regional office aims to the accecibility for regional people in the mater of their report, the efectivity of trial monitoring, and socialization of the regional office in terms of maintainging and upholding of honor and dignity of the judges. 
Pembatasan HAM dengan Alasan Public Health Emergency dalam Hukum HAM dan Hukum Pidana Indonesia Rd. Muhammad Ikhsan; Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh
Simbur Cahaya Volume 28 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v28i2.901

Abstract

Konsep “limitation” dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum hak asasi manusia internasional demikian juga dalam hukum HAM di Indonesia. Konsep ini dapat diterapkan dalam beberapa situasi termasuk dalam keadaan public health emergency. Keadaan saat ini dengan adanya pandemic Covid-19 memaksa negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak individu di dalam yurisdiksinya. Hal ini sejalan dengan konsep PHEIC yang beberapa saat lalu diumumkan oleh WHO. Namun demikian bagaimana mekanisme implementasi di lapangan menjadi persoalan lain yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Di Indonesia implementasi dari Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) adalah limitasi dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Karantina kesehatan. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan seringkali PSBB dijadikan sebagai alasan oleh aparat kepolisian untuk dilakukannya mekanisme pidana seperti penahanan terhadap para pelanggar PSBB. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut tentang apakah Public Health Emergency sebagaimana dikemukakan oleh (World Health Organization) WHO dapat menjadi dasar Pembatasan HAM oleh Pemerintah Indonesia dan apa konsep dan mekanisme yang dapat ditawarkan dalam penerapan pembatasan HAM melalui PSBB ini baik dalam sistem hukum HAM maupun dalam sistem hukum Pidana di Indonesia
Evaluasi Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik (RME) Berdasarkan Cyber Security di Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Ferlia Sintiana Dewi; Bangga Agung Satrya; Nanda Aula Rumana; Laela Indawati; Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh
VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum Vol. 4 No. 4 (2026): Oktober : VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum
Publisher : STIKES Columbia Asia Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62027/vitamedica.v4i4.892

Abstract

Hospitals implementing Electronic Medical Records (EMR) must ensure patient data security and confidentiality based on cybersecurity principles to prevent data breaches and misuse. EMR at Dr. Soeharto Heerdjan Mental Hospital has been implemented since 2019, but security issues remain, including shared login credentials and low cybersecurity awareness, which may compromise sensitive mental health data. This study aims to describe EMR security and confidentiality based on cybersecurity principles and analyze related threats and risks. A descriptive qualitative method was employed through in-depth interviews, observations, and document analysis involving medical record officers, IT staff, and nurses. Data were analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that all seven security and confidentiality aspects have been implemented, but confidentiality, authentication, and non-repudiation remain weak due to simple passwords, shared logins, and the absence of Multi-Factor Authentication (MFA). Cybersecurity measures include firewalls, data encryption, and backup/recovery, although security log monitoring and recovery testing are not routine. The main threat is insider threats, followed by malware, phishing, and network disruptions. Strengthening layered authentication, regular security evaluations, and cybersecurity awareness is recommended.