Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Checks And Balances Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 Nehru Asyikin
Widya Yuridika Vol 3, No 2 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The verdict of the Constitutional Court Judge states article 10 of the Law Number 24 year 2000 contrary to the Constitution and has no binding force of law, but conditional legislative approval only on the types of such agreements in article 10. The international Treaty of executives led to the paradigm of oversight and offset of executives against the implementation of international treaties into the national legal system, so the paradigm presents the principles of checks and balances. Legislative control lies in article 11 of paragraph 2 of the CONSTITUTION when the international treaty has an impact on the lives of people related to the financial burden of the State and its terms pursuant to article 10 of LAW Number 24 of 2000 concerning international treaties. While the president's right to issue presidential decree is only only an evaluation to the House of Representatives, it is interpreted as a process of assessing the prevailing norms in Indonesia so that the ratification by presidential decree is not denying but evaluating and returned to the president to be published in the Gazette of the country. As with the minister, the House of Representatives is positioned as a requested institution of consideration or consultation, the House of Representatives does not have the authority to cancel the policy to be taken by the Minister.
Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Adam Setiawan; Nehru Asyikin
Kosmik Hukum Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v20i1.6324

Abstract

Discretion is part of the authority to act freely by government officials to ensure the implementation of public services. However, the discretionary arrangement attached to a position when it must be immediately acted without a written law creates a conflict regarding the government must be based on law. On the other hand, the need for discretion becomes a polemic regarding occupational responsibility and personal responsibility in the use of discretion whose parameters sometimes cause harm to society. The results of this research are of interest that the implications of using official diskettes for public services will cause harm to the state and society. The use of discretion is used as a tool for personal gain and authority which results in violating statutory regulations, contrary to legal principles, acts against the law, and AAUPB.Keywords: discretion, job responsibility, personal responsibility
Checks and balances antara lembaga legislatif dengan eksekutif terhadap perjanjian internasional pasca putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 Nehru Asyikin
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1653

Abstract

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun secara bersyarat bahwa persetujuan legislatif hanya pada jenis-jenis perjanjian tersebut pada Pasal 10. Perjanjian internasional yang dilakukan eksekutif menimbulkan paradigma terkait pengawasan dan mengimbangi eksekutif terhadap penerapan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional sehingga paradigma tersebut menghadirkan prinsip checks and balances dikeduanya. legislatif memiliki kewenangan penuh berada untuk mengkaji peraturan yang hendak di ratifikasi yang bersumber dari perjanjian internasional bertentangan dengan UUD atau tidak. Kontrol legislatif terletak pada Pasal 11 ayat 2 UUD apabila perjanjian internasional itu menimbulkan dampak bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan Negara dan perasyarat menurut Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Sedangkan hak presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden hanya sebatas evaluasi saja kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dimaknai sebagai proses menilai norma-norma yang berlaku di Indonesia sehingga ratifikasi melalui Keputusan Presiden tidak bersifat menolak tetapi mengevaluasi dan dikembalikan kepada Presiden untuk di terbitkan dalam lembaran negara. Sama halnya dengan menteri, Dewan Perwakilan Rakyat diposisikan sebagai lembaga yang diminta pertimbangan atau konsultasi saja, Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut.