Kuswanto Kusnadi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MORALITAS UNDANG-UNDANG: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3) Kuswanto Kusnadi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.328 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222

Abstract

This article represents a legal philosophy study which applies philosophical approach while undertaking juridical analysis over the legal drafting of Law No. 17 of 2014 on the People’s Consultative Assembly, the People’s Representative Council, and the Regional Representatives Council. This article discovers a problem regarding on the moral commitment of the legal drafters of the Law. Ideally, the moral commitment requires the legal drafters to be cautious about the possibility of conflict of interest while drafting the Law. Unfortunately, Law No. 17 of 2014 does not represent the moral commitment, meaning it has failed the morality test to be called as law. This article also argues that legislation shall be justified by morality. If the law maker is unable to meet the precondition, the legislation will be labeled as an unjust law.
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UPAYA MENEGAKKAN ASAS PRESIDENSIALISME DI INDONESIA Kuswanto Kusnadi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.235 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2020.v5.i1.p1-20

Abstract

Artikel ini membahas tentang peranan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan asas presidensialisme di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak secara jelas mendukung kebijakan legislatif dalam rangka penyederhanaan partai politik, namun Mahkamah Konstitusi secara kuat mendukung asas bahwa sistem presidensial harus mengatasi kontestasi politik. Argumen tersebut dihasilkan dari analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Upaya Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan asas presidensialisme nampak dalam kasus ambang batas elektoral, ambang batas parlemen, pemilu presiden dan ambang batas pencalonan presiden. Isu utama dari kasus-kasus tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan reformasi terhadap sistem kepartaian yang sesuai dengan sistem presidensial sebagai asas konstitusi di Indonesia.