Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PENGGUNAAN APLIKASI GOOGLE MEET SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN DARING Ratna Lusia Boru Sirait; Dona Fitriawan; Yulis Jamiah; Sugiatno Sugiatno; R Zubaidah; Agung Hartoyo
Tunjuk Ajar: Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jta.v6i1.30-42

Abstract

The rapid spread of the Covid-19 infection requires all learning to switch from face-to-face learning to online learning to break the chain of infection transmission. This learning does not fully run smoothly due to limitations and the availability of supporting media. Not all educators and students have an understanding of using internet media. only google meet is fast to use for distance learning. The Google Meet application provides features that support the implementation of bold learning, is free and uses web quota that is more efficient or more stable. Which aims to be a place for learning that is carried out online learning during the covid. This of course makes it easier for students (students and students) to access Google Meet compared to other media platforms. This study aims to determine the effectiveness of using Google Meet as a learning medium during the Covid-19 pandemic. The method used is a qualitative method, namely by obtaining an in-depth understanding, developing theory, describing how the Google Meet application works. The data collected beforehand was directly in class, while the case of Covid 19 could not collect data directly. Research shows that Google Meet was very effective in being used in the teaching process during the Covid 19 period, because it was very easy to access and there was no need to pay and can be used anywhere and anytime.
PEMBANGUNAN PERTANAHAN DI INDONESIA: SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Ratna D. E. Sirait; Tiromsi Sitanggang
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to find out the factors that led to the occurrence of multiple certificates of land rights and how BPN's responsibility for the disadvantage of the losing party and as evidence of the cancellation of land rights by PTUN. The results showed that the factors which bring out to the occurrence of multiple certificates of land rights were intentional, unintentional and administrative errors. The emergence of multiple certificates can occur due to the fault of the land owner himself, who does not pay attention to his land and makes good use of it, so that it is controlled and used by others, over time it is registered in his name. land in carrying out their duties. Those who are responsible both morally and materially, if a land dispute occurs due to multiple certificates of land rights caused by negligence and/or other intentional elements of the BPN officers themselves, causing material and immaterial losses, then the one who should be responsible is BPN.
ANALISIS PERUBAHAN COULOMB STRESS DAN SEISMISITAS KEJADIAN GEMPA BUMI DI WILAYAH MALUKU UTARA 14 NOVEMBER 2019 Nisa, Khairun; Husna Lubis, Lailatul; Sirait, Ratna
JOURNAL ONLINE OF PHYSICS Vol. 10 No. 1 (2024): JOP (Journal Online of Physics) Vol 10 No 1
Publisher : Prodi Fisika FST UNJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jop.v10i1.36630

Abstract

LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Sirait, Ratna D.E.
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.73 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1426

Abstract

Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan budaya dan tradisi,termasuk dalam ritual pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan moment spesial yang sangat dinantikan oleh pasangan. Apalagi ketika acara penuh makna ini berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan konsep perkawinan yang diimpikan.Perkawinan adalah perilaku makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Pernikahan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi terjadi pada tumbuhan dan hewan. Karena manusia adalah makluk berakal, maka perkawinan merupakan salah satu bentuk budaya yang beraturan dengan tujuan memperoleh keturunan .Dalam masyarakat ada perkawinan yang  dilaksanakan  secara adat. Bentuk perkawinan secara adat ini adalah adalah suatu perkawinan adat yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan tidak pemberkatan di gereja melainkan meminta kepada petinggi adat /tokoh adat. Perkawinan secara adat saja jelas bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2019. Keabsahan perkawinan yang diatur dalam UU No.16 tahun 2019  yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa  ‘‘perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu’.  Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa ‘tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’. Perkawinan adat ini tidak memiliki akta perkawinannya. Akibatnya perkawinan ini tidak memiliki bukti sebagai perkawinan sah secara undang-undang.
PENERAPAN TENAGA KERJA SECURITY DENGAN SISTEM OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH Sitorus, Advensius Rotama; Suhardin, Yohanes; Sirait, Ratna D.E
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama antara Universitas Katolik Santo Thomas dengan PT. SATRIA WAHID NUSANTARA (SWAT) selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) merupakan kerjasama berdasarkan sistem outsourcing. Adapun jasa yang dioutsourcing kan Universitas Katolik Santo Thomas Medan yaitu tenaga kerja satpam. Di Indonesia usaha bidang pengamanan ada lembaga yang menyediakan jasa pengamanan, sama halnya dengan outsourcing, sehingga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sama diartikan dengan penyedia jasa tenaga kerja lainnya. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan sistem outsourcing (alih daya) tenaga kerja satpam di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, pemenuhan hak-hak tenaga kerja outsourcing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bentuk permasalahan outsourcing yang pernah terjadi di Universitas Katolik Santo Thomas Medan selaku principal/user outsourcing.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif berdasarkan pada data primer yaitu wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder bersumber dari kontrak/perjanjian yang telah dibuat oleh Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan PT. SWAT dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kontrak/perjanjian yang telah dibuat, Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan sistem outsourcing di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Pertanggungjawaban PPJP selaku perusahaan outsourcing yang belum sepenuhnya terlaksana kepada tenaga kerja satpam dan lemahnya sistem keamanan dengan tidak adanya CCTV di Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang mendukung kinerja Satpam.
LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Sirait, Ratna D.E.
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1426

Abstract

Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan budaya dan tradisi,termasuk dalam ritual pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan moment spesial yang sangat dinantikan oleh pasangan. Apalagi ketika acara penuh makna ini berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan konsep perkawinan yang diimpikan.Perkawinan adalah perilaku makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Pernikahan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi terjadi pada tumbuhan dan hewan. Karena manusia adalah makluk berakal, maka perkawinan merupakan salah satu bentuk budaya yang beraturan dengan tujuan memperoleh keturunan .Dalam masyarakat ada perkawinan yang  dilaksanakan  secara adat. Bentuk perkawinan secara adat ini adalah adalah suatu perkawinan adat yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan tidak pemberkatan di gereja melainkan meminta kepada petinggi adat /tokoh adat. Perkawinan secara adat saja jelas bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2019. Keabsahan perkawinan yang diatur dalam UU No.16 tahun 2019  yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa  ‘‘perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu’.  Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa ‘tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’. Perkawinan adat ini tidak memiliki akta perkawinannya. Akibatnya perkawinan ini tidak memiliki bukti sebagai perkawinan sah secara undang-undang.
PENERAPAN TENAGA KERJA SECURITY DENGAN SISTEM OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH Sitorus, Advensius Rotama; Suhardin, Yohanes; Sirait, Ratna D.E
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama antara Universitas Katolik Santo Thomas dengan PT. SATRIA WAHID NUSANTARA (SWAT) selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) merupakan kerjasama berdasarkan sistem outsourcing. Adapun jasa yang dioutsourcing kan Universitas Katolik Santo Thomas Medan yaitu tenaga kerja satpam. Di Indonesia usaha bidang pengamanan ada lembaga yang menyediakan jasa pengamanan, sama halnya dengan outsourcing, sehingga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sama diartikan dengan penyedia jasa tenaga kerja lainnya. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan sistem outsourcing (alih daya) tenaga kerja satpam di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, pemenuhan hak-hak tenaga kerja outsourcing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bentuk permasalahan outsourcing yang pernah terjadi di Universitas Katolik Santo Thomas Medan selaku principal/user outsourcing.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif berdasarkan pada data primer yaitu wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder bersumber dari kontrak/perjanjian yang telah dibuat oleh Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan PT. SWAT dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kontrak/perjanjian yang telah dibuat, Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan sistem outsourcing di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Pertanggungjawaban PPJP selaku perusahaan outsourcing yang belum sepenuhnya terlaksana kepada tenaga kerja satpam dan lemahnya sistem keamanan dengan tidak adanya CCTV di Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang mendukung kinerja Satpam.
PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK BEKAS TANAH ADAT DI KELURAHAN SIOGUNGOGUNG KABUPATEN SAMOSIR Junpitri R Gultom; Ratna D. E. Sirait
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat dan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat, dan kelurahan serta Badan Pertanahan Nasional, di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lurah dan BPN Samosir. Sedangkan data sekunder bersumber peraturan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat dilakukan secara sporadik maupun sistematik dimana BPN dan kelurahan mempunyai peran untuk mendukung proses pendaftarannya, karena melalui pendaftaran pemegang hak memperoleh perlindungan hukum. Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pendaftaran tanah hak milik dalam kepemilikan hak atas tanah adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sumber daya yang terbatas, sengketa lahan, keberadaan ahli waris yang jauh dari tempat, dan banyaknya sanggahan dari pihak lain.
PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA Ratna D. E Sirait
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan perbuatan hukum, maka pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum. Pengangkatan anak telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan. Dalam perspektif negara hukum, bahwa istilah adopsi anak identik dengan prosedur hukum yang sah, sehingga seorang anak dapat dikatakan sebagai anak adopsi bila proses pengadopsiannya dilakukan dengan proses hukum yang belaku. Masalah hukum ini tidak sebatas pada hukum pemerintahan (Negara), namun juga pada hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan .Status dan kedudukan anak angkat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tetap berstatus anak kandung. dari orang tua kandungnya, di berbagai masyarakat hukum adat, hubungan anak dengan orang tua kandungnya putus, dan sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya, sedangkan status dan kedudukan anak angkat menurut KUH Perdata, status anak mengalami perubahan yaitu anak angkat semula berstatus sebagai anak orang tua kandungnya berubah statusnya menjadi anak dari orang tua angkatnya.
PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Fernando Rumapea; Ratna DE Sirait
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian wasiat yang ditulis tangan dan tidak disimpan ke notaris dengan ketentuan KUHPerdata dan dasar pertimbangan hakim menolak gugatan para penggugat pada putusan No. 447/Pdt.G/2019/PN MDN. Penelitian ini ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa wasiat pewaris sesuai dengan KUHPerdata karena istri pewaris memberikan wasiat itu kepada notaris untuk dilegalisasi, dan pertimbangan hakim menolak gugatan para penggugat karena wasiat yang dibuat oleh pewaris sudah disetujui oleh penggugat dan tergugat, terbukti warisan sudah dinikmati secara bersama dan tergugat mampu membuktikan bahwa obyek sengketa diperoleh tergugat melalui wasiat yang dibuat oleh pewaris