Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)
Zainal Zainal
IAIN Imam Bonjol Padang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL Zainal Zainal
TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 2015: Volume VI Nomor 1 Tahun 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.929 KB) | DOI: 10.15548/jt.v0i0.629

Abstract

Although humans including an important part in the development of communities in improving the interaction among humans , but the human factor is difficult to remove subjectivity in color and direct the development of a model of society . Real human interaction with the local conditions surrounding pretty determine the balance of society . Therefore, it should be noted human sensitivity and concern for the local strength in which he lived and interacted . In this context , it is reasonable local wisdom used as a model in the development of society . Related to that , the handling of social problems that occur today , can be addressed effectively if the community has been powerless in understanding local wisdom
REGULASI HAJI INDONESIA DALAM TINJAUAN SEJARAH Zainal Zainal
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 11, No 2 (2012)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.81 KB) | DOI: 10.31958/juris.v11i2.1118

Abstract

Bebeapa aturan yang terbit terkait pengelolaan perjalan haji sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan sebuah kebutuhan untuk memberikan kenyamanan dalam perjalanan menuju Ka’batullah. Mulai dari system kerajaan, Kolonial hingga pemerintah Indonesia tetap saja pelaksanaan haji sudah menjadi perhatian khusus. Terlepas terkait dengan keuntungan ekonomi bagi pengelola seperti dari pihak kolonial, yang jelas perhatian mereka telah mempunyai andil dalam menata pengelola perjalanan Haji. Semenjak Indonesia merdeka, tetap saja perbaikan demi perbaikan  terus berjalan berdasar UU, Keppres, dan Permenag dan segala macamnya.  Pada intinya sejarah telah mencerminkan bahwa dinamika regulasi Haji terus berlangsung hingga menemukan kematangan.
Co-Authors