Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM COD DALAM MENDISTRIBUSIKAN PRODUK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 Erie Hariyanto; Ach. Muzakki; Putri Ayu Wandila; Mahfudz Baidawi; Diah Putri Permata Sari; Safinatun najah
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 3, No 2 (2021): BUDIMAS : VOL. 03 NO. 02, 2021
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v3i2.2811

Abstract

Covid 19 adalah salah satu virus yang menyebabkan banyak penyakit mulai dari yang ringan sampai yang berat, pandemi Covid 19 telah menyebar di seluruh dunia, mulai dari negara-negara besar sampai desa bahkan dusun-dusun terpencil sekalipun, termasuk di desa Sokobanah laok, kec. Sokobanah, Kab. Sampang. Dimana dari dampak pandemi covid 19 ini banyak usaha-usaha masyarakat yang terkena imbasnya karena, seperti UMKM yang tidak mendapatkan konsumen dikarenakan ada kebijakan pemerintah yang melarang masyarakatnya untuk keluar dari rumah dan harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Maka tujuan dari hasil penulisan artikel ini untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan sistem distribusi produk UMKM dalam bentuk COD supaya masyarakat bisa mengembalikan bahkan meningkatkan daya konsumen dalam kebutuhan mereka sehari-hari.
Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law Moh Zarkasi; Erie Hariyanto
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i1.4642

Abstract

Observing the phenomenon of the rise of online buying and selling with cash on delivery (COD) payment systems that are not following consumer satisfaction, this research aims to discuss the view of Sharia economic law in the process of online buying and selling with the COD payment system. This type of research is literature research, using qualitative descriptive methods. Its approach is through normative and empirical legal approaches in the form of case studies. The results of this study concluded that based on the propositions of the Qur'an and hadith and the opinions of fiqh scholars, basically doing business is allowed as long as there is no element of gambling, fraud, riba, gharar, and dharar. In the case of online buying and selling with the COD payment system, if the goods sold are halal, it is clear that the quality and quantity of goods are between those offered by the seller and those received by the buyer; the payment is no element of fraud and addition, except for the postage agreed at the beginning, then according to Sharia economic law, the law can (mubah). However, conversely, if the practice of buying and selling online with COD payments, there are elements of gharar (unclear goods), riba (additional price without replacement), tadlis (fraud), and dharar (danger) that have an impact on harming sellers or buyers, then the law is haram.
Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi Riris Fadaniyah Moh. Horah; Erie Hariyanto
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.302

Abstract

Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara lain ; orang-perorangan, kelompok orang, atau bahkan badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana mestinya tersebut dalam berbagai kitab fiqh merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu perkara, dan sudah merupakan condition sine quo non dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi,ingin damai dan tentram segala aspek didalam kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli yang menjadi pilihan pelaku usaha untuk menyelesaikan problem yang dihadapi dalam menjalankan bisnisnya.