Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak
Wery Gusmansyah
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM Wery Gusmansyah
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 4, No 2 (2019): Vol 4, No 2 Tahun 2019: Juli
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v4i2.2831

Abstract

Abstract: The form and function of political party in various countries are different from one each in accordance with the system of politics which is applied in the country was. One of the functions of party politics is educate in education politics to the public, will be but the fact that occur at the time of this study politics are carried out by party politics are conducted only on past campaigns ahead of the election, namely the education of voters in terms of elections and the vision of the mission of the parties, regard this indicates that the education politics are conducted directed tho choose the party. In Islam party called Hizbu wich aims for is to help a muslim as an individual in carrying out is obligations to God, amar ma’ruf and forbis the evil, and to realize the leadership for the people of Islam in the entire word. From here seen clearly that, in education must exist an educator who always give instructions, guiding steer, encourage and educate humans to the goodness. And even an educator has the obligation to amar ma’ruf and forbidding evil, which became the principial importance of the main points of religion.Keywords: political education; party; politics.
Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia WERY Gusmansyah
Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak Vol 1, No 1 (2019): Juni
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.264 KB) | DOI: 10.29300/hawapsga.v1i1.2233

Abstract

Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Oleh karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, reperesentasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan stereotype, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yang nantinya diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriakhi bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya peminpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya peminpin politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan. 
Co-Authors