<![CDATA[Meskipun pilkada serentak 2020 dianggap sebagai success story dan role model penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi covid-19, namun pilkada serentak 2020 tetap menyimpan berbagai persoalan krusial, terutama dari sisi basis legal atau pengaturan pilkada. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu; pertama, bagaimana kapasitas adaptif desain sistem pemilihan umum (pilkada) terhadap situasi pandemi?; kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, UU dan berbagai peraturan pilkada sebelum datangnya pandemi covid-19 di Indonesia, awal Maret 2020, belum memadai karena tidak menyediakan ruang pengaturan yang cukup terhadap situasi bencana non alam. Dengan kata lain, desain sistem pemilihan umum (pilkada) tidak memiliki kapasistas adaptif terhadap situasi bencana non alam. Kedua, meskipun secara umum pelaksanaan pilkada serentak 2020 berlangsung aman dan terkendali, namun terdapat sejumlah masalah antara lain: pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di beberapa daerah; daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak ditempel; keterbatasan jaringan dalam penghitungan suara melalui Sirekap; dan hambatan cuaca. Ketiga, pilkada 2020 lebih merefleksikan kehendak kepentingan elite dari pada kepentingan publik secara luas. Keempat, pilkada di era pandemi membentuk standar cost politik dengan mengacu pada program sembako dalam praktek vote buying antara kandidat dengan pemilih. Kelima; penggunaan perangkat teknologi informasi yang belum optimal terutama bagi kandidat. Keenam, jaminan kesehatan dan perlindungan hak pilih yang belum optimal.]]>
