Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Uti Possidetis: Journal of International Law
Yu Un Oppusunggu
Universitas Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implications of WTO DSB Panel Ruling on Imbalance of Power between WTO Member States Luthfiah, Nyimas Sheila; Oppusunggu, Yu Un
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 5 No 2 (2024): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v5i2.33863

Abstract

Liberalization of trade, ease of market access and freer trade are one of the objectives from the establishment of World Trade Organization (WTO). Free and regulated trade can be achieved by having WTO as an international trade organization that regulates the trade-related of goods and services. International trade activities, however, have the tendency to generate disputes. WTO serves not only as an international trade organization but also as a choice of forum in settling trade disputes. Dispute settlement mechanism through WTO is conducted by using the Dispute Settlement Understanding (DSU) which contains the rules regulating the settlement procedures through WTO. WTO rulings are adopted by Dispute Settlement Body (DSB) and legally binding the disputing parties. Albeit the recommendations or rulings bind the parties, non-compliance on the rulings are susceptible to occur. More likely if the disputes are involving developing countries with the proclivity of having weak dispositions in international trade relations. Keywords: DSB; DSU; developing countries; retaliation; WTO
UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DITINJAU DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Yuliandari, Nilna Muna; Oppusunggu, Yu Un
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4363

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pembelaan berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang dibuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris. Pada proses pemeriksaan masih terdapat notaris yang tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan. Padahal pembelaan dalam tahap pemeriksaan merupakan hak setiap notaris. Notaris sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan pembatalan surat keputusan pemberhentian karena pihak penyelenggara pemerintah tidak menjalankan jabatannya sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat eksplanatoris yaitu menjelaskan mengenai gejala yang timbul dari rumusan permasalahan dalam artikel ini serta mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan dianalisis terhadap sumber hukum yang berkaitan. Pada penelitian terdahulu hanya membahas upaya hukum notaris yang diberhentikan sementara, sedangkan pada artikel ini dibahas mengenai upaya hukum notaris yang diberhentikan secara tidak hormat. Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat tidak bisa menjalankan profesinya secara permanen, sedangkan notaris yang diberhentikan sementara bisa menjalankan tugas dan jabatannya kembali. Upaya hukum notaris melalui PTUN adalah langkah yang harus ditempuh oleh notaris apabila merasa dirugikan atas pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut batal demi hukum, secara tidak langsung mengembalikan notaris sesuai profesi jabatannya serta mengembalikan harkat dan martabat notaris kepada keadaan semula.
Co-Authors Luthfiah, Nyimas Sheila Yuliandari, Nilna Muna