Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja sama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Furcony Putri Syakura; Fauzie Yusuf Hasibuan; Sulhan Sulhan
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Postgraduate of Jayabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jnk.v3i2.161

The Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services is signed by the Secretary General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (as The First Party and the Service User) and the Director of Operations of PT Garuda Indonesia Tbk (as The Second Party and the Service Provider). The principle of proportionality becomes very important in this Cooperation Agreement with an assumption that if the positions of the rights and obligations of The Parties in this agreement are equal then it is felt fair by both parties. The study was conducted by using Normative Juridical method. In writing this thesis, the author examines the Document of Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services Between the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Year 2016, in particular the rights and obligations of The Parties contained in Article 7 and Article 8. The author also conducted interview to the service user, service provider and experts in the agreement field. Based on researcher’s analysis, the implementation of the Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services is not equal so it is unfair. If the Cooperation Agreement is to be extended for the Year 2018, it is recommended to the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to renegotiate Article 7 and Article 8 which regulate the rights and obligations of The Parties so that it can be reviewed and modified based on what is expected.

Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Sesuai Hukum Positif yang Berlaku Furcony Putri Syakura
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan pada globalisasi signifikan mempengaruhi lingkungan sosial sangat dinamis dan terbuka.Trend pernikahan dini adalah dari kebiasan dari daerah setempat di pedesaan para perempuan akan segera dinikahkan oleh orantuanya setelah mencapai usia akil balik yang ditandai dengan datangnya menstruasi.Secara hukum perkawinan anak diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) menyebutkan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan Pasal 2 , Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991,bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan dini yang terjadi tidak jarang berkontribusi pada tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif mengamati hasil penelitian pustaka, dan secara empirik yang terjadi pada masyarakat sekitar dari berbagai suku diantaranya DKI Jakarta, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Indramayu , Sukabumi, Lombok-NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara. Kesimpulan penelitian ini jika hal ini tidak diantisipasi maka pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Furcony Putri Syakura
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.516 KB)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempunyai kinerja legislasi yang tidak sesuai dengan target dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1), diartikan bahwa kekuasaan DPR dalam membentuk Undang-Undang tidak sepenuhnya legislatif heavy, karena DPR RI tidak dapat berdiri sendiri dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) perlu bersama Presiden. Eksekutif dan Legislatif perlu bersama dalam membahas undang-undang. Untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tiga rumusan masalah yaitu konsep penyusunan Prolegnas untuk menghasilkan undang-undang yang berdasarkan konstitusi, pembentukan Undang- Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berdasarkan konstitusi, dan pelaksanaan Program Legislasi Nasional khususnya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di masa mendatang. Adapun dalam rangka menjawab rumusan masalah digunakan Teori Negara Hukum Pancasila (grand theory), Teori Pembagian Kekuasaan dengan prinsip check and balances (middle range theory) dan Teori Perundang-Undangan berprinsip pada manfaat dan keadilan bermartabat (applied theory). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta bahan hukum primer untuk mendukung bahan hukum sekunder, metode analisis yang digunakan analisis yuridis yang bersifat preskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Pertama Penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 masih belum terencana dengan baik dan tidak realistis. Penyebabnya adalah penetapan waktu Prolegnas terlambat, Naskah Akademik dan /atau Draft RUU diajukannya menyusul setelah judul RUU tersebut menjadi prioritas tahunan, jumlah target RUU terlalu banyak, alokasi waktu membahas legislasi terbatas, terdapat RUU diperpanjang terus pembahasannya. Kedua, Undang- Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Periode 2014-2019 sering diubah yaitu : Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ketiga, dalam pelaksanaan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD belum terlihat peran partisipasi masyarakat yang maksimal dalam pembahasan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 96). Disarankan adanya penyusunan Prolegnas yang terencana dengan baik, realistis yaitu Prolegnas Integral Berkualitas, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai Prolegnas (Pasal 16), pengaturan urgensi Prolegnas berkaitan dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 huruf h), pengaturan standarisasi biaya dalam membahas RUU, pengaturan Naskah Akademik dan agar MPR, DPR dan DPD diatur dengan undang-undang terpisah, serta perubahan Peraturan Tata Tertib DPR. Direkomendasikan agar dimasa mendatang ada peneliti lain yang meneliti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang lainnya.

Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Syakura, Furcony Putri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3355

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempunyai kinerja legislasi yang tidak sesuai dengan target dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1), diartikan bahwa kekuasaan DPR dalam membentuk Undang-Undang tidak sepenuhnya legislatif heavy, karena DPR RI tidak dapat berdiri sendiri dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) perlu bersama Presiden. Eksekutif dan Legislatif perlu bersama dalam membahas undang-undang. Untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tiga rumusan masalah yaitu konsep penyusunan Prolegnas untuk menghasilkan undang-undang yang berdasarkan konstitusi, pembentukan Undang- Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berdasarkan konstitusi, dan pelaksanaan Program Legislasi Nasional khususnya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di masa mendatang. Adapun dalam rangka menjawab rumusan masalah digunakan Teori Negara Hukum Pancasila (grand theory), Teori Pembagian Kekuasaan dengan prinsip check and balances (middle range theory) dan Teori Perundang-Undangan berprinsip pada manfaat dan keadilan bermartabat (applied theory). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta bahan hukum primer untuk mendukung bahan hukum sekunder, metode analisis yang digunakan analisis yuridis yang bersifat preskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Pertama Penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 masih belum terencana dengan baik dan tidak realistis. Penyebabnya adalah penetapan waktu Prolegnas terlambat, Naskah Akademik dan /atau Draft RUU diajukannya menyusul setelah judul RUU tersebut menjadi prioritas tahunan, jumlah target RUU terlalu banyak, alokasi waktu membahas legislasi terbatas, terdapat RUU diperpanjang terus pembahasannya. Kedua, Undang- Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Periode 2014-2019 sering diubah yaitu : Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ketiga, dalam pelaksanaan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD belum terlihat peran partisipasi masyarakat yang maksimal dalam pembahasan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 96). Disarankan adanya penyusunan Prolegnas yang terencana dengan baik, realistis yaitu Prolegnas Integral Berkualitas, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai Prolegnas (Pasal 16), pengaturan urgensi Prolegnas berkaitan dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 huruf h), pengaturan standarisasi biaya dalam membahas RUU, pengaturan Naskah Akademik dan agar MPR, DPR dan DPD diatur dengan undang-undang terpisah, serta perubahan Peraturan Tata Tertib DPR. Direkomendasikan agar dimasa mendatang ada peneliti lain yang meneliti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang lainnya.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK YANG LUAS TANAHNYA BERKURANG AKIBAT ABRASI Asyiah, Nur; Marniati , Felicitas Sri; Syakura , Furcony Putri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abrasi merupakan fenomena alam yang dapat menghilangkan atau mengurangi luas tanah, khususnya di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendaftaran tanah terkait pengurangan luas tanah akibat abrasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah bersertifikat yang terkena dampak abrasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abrasi dapat menyebabkan hak atas tanah menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, perlindungan hukum yang diberikan lebih bersifat preventif dibandingkan represif. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengukuran ulang terhadap tanah yang terkena abrasi. Selain itu, penetapan tanah musnah sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi masyarakat yang kehilangan tanah akibat abrasi masih belum sepenuhnya memadai, terutama dalam konteks pemberian kompensasi atau penggantian kerugian.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG POKOK AGRARIA Perkasa, Prisma Bella Bangkit; Furcony Putri Syakura; Yudha Cahya Kumala
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Land has a very strategic function, both as a natural resource and as a space for development, the state has also given land rights or Management Rights to Right Holders to be cultivated, used, and utilized and maintained properly, but in this vast country of Indonesia, there are still a lot of abandoned land and unclear utilization. These abandoned lands tend to be used only as objects of speculation. Jan Michle Otto's Legal Certainty Theory and Boedi Harsono's Abandoned Land are the theoretical frameworks used in this research. This research uses normative juridical research methodology, which is a secondary data search from legal literature collected from primary, secondary, and tertiary sources. The research methods used are statutory, case, analytical, and conceptual research methods. The procedure for collecting legal sources includes cataloging and naming positive legal regulations, books, journals, and other sources of legal information. The construction of analogies, legal refinement, and systematic and grammatical legal interpretation are tools used in the process of analyzing legal materials. The result of the research is that the legal effect of land designated as abandoned land is that its ownership will be erased, but if the decision is considered detrimental to one of the parties, then the legal remedy that can be taken is to file a lawsuit at the State Administrative Court. Legal certainty over abandoned land has been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, strengthened by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2021 concerning the Control of Abandoned Areas and Land. The written rules for legal certainty on abandoned land have been clearly detailed in various applicable regulations, but in carrying out the contents of these rules the National Land Agency is considered not optimal in making decisions, considering that there are still many errors in inventorying, identification and there are even mistakes in determining an abandoned land.

Legal Protection for A Bona Fide Buyer of A Certificate of Ownership Acquired Through an Unregistered Sale and Purchase Agreement Anggraini, Fransisca Mayra; Marniati, Felicitas Sri; Putri Syakura, Furcony
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i5.1634

The sale and purchase of land represent a legally binding relationship as stipulated in Article 1233 of the Indonesian Civil Code, formed through mutual agreement between the seller and the buyer. Despite the existence of clear legal provisions, informal or underhanded land sale practices remain prevalent, particularly in rural regions. These unregistered transactions often lead to complications in the transfer of land ownership, especially when the original landowner is no longer traceable. This study aims to explore the legal mechanisms for transferring land ownership certificates to buyers acting in good faith and to assess the legal protection available in the absence of registered land sale agreements. The research employs a normative juridical method, grounded in legal theories from Satjipto Rahardjo on legal protection and Subekti on agreements. The study analyzes secondary data through statutory, case, and conceptual approaches, supported by legal document identification and inventory techniques. The findings indicate that buyers in good faith must pursue court rulings to validate ownership rights when faced with informal land transactions. Such rulings serve as a legal basis to register the land transfer at the local Land Office. This approach upholds the principle of legal certainty and provides protective mechanisms for individuals affected by non-notarial land transactions, encouraging future land dealings to adhere to formal registration processes to protect ownership rights.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK YANG LUAS TANAHNYA BERKURANG AKIBAT ABRASI Asyiah, Nur; Marniati , Felicitas Sri; Syakura , Furcony Putri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abrasi merupakan fenomena alam yang dapat menghilangkan atau mengurangi luas tanah, khususnya di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendaftaran tanah terkait pengurangan luas tanah akibat abrasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah bersertifikat yang terkena dampak abrasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abrasi dapat menyebabkan hak atas tanah menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, perlindungan hukum yang diberikan lebih bersifat preventif dibandingkan represif. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengukuran ulang terhadap tanah yang terkena abrasi. Selain itu, penetapan tanah musnah sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi masyarakat yang kehilangan tanah akibat abrasi masih belum sepenuhnya memadai, terutama dalam konteks pemberian kompensasi atau penggantian kerugian.

Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Sesuai Hukum Positif yang Berlaku Syakura, Furcony Putri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2697

Perkembangan pada globalisasi signifikan mempengaruhi lingkungan sosial sangat dinamis dan terbuka.Trend pernikahan dini adalah dari kebiasan dari daerah setempat di pedesaan para perempuan akan segera dinikahkan oleh orantuanya setelah mencapai usia akil balik yang ditandai dengan datangnya menstruasi.Secara hukum perkawinan anak diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) menyebutkan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan Pasal 2 , Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991,bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan dini yang terjadi tidak jarang berkontribusi pada tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif mengamati hasil penelitian pustaka, dan secara empirik yang terjadi pada masyarakat sekitar dari berbagai suku diantaranya DKI Jakarta, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Indramayu , Sukabumi, Lombok-NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara. Kesimpulan penelitian ini jika hal ini tidak diantisipasi maka pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri.

KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI DAN PENDAFTARAN TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Lazuardi, Lazuardi; Widyanti, Amelia Nur; Syakura, Furcony Putri
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/3jkye337

The practice of under-the-table land transactions without involving a Notary Public (PPAT) is still prevalent in society. The absence of an authentic deed as legal proof of the transfer of land rights raises a number of legal issues. This study aims to examine the legal status of land transactions without a PPAT deed and its implications for legal certainty in land registration. The research questions are: What is the legal status of land transactions without a PPAT deed and What is the legal certainty of land transactions and registration that are not carried out without a PPAT deed The theories used in this research are the Theory of Legal Certainty according to Jan Michiel Otto and the Theory of Land Registration according to Boedi Harsono. The methodd used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approached used combines statutory, conceptual, analytical, and case-based approaches. The method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive laws, journals, and other legal sources. The method used in analyzing legal materials (interpretation), encompassing grammatical, systematic, analogical, refining, argumentum a contrario, and legal construction methods. From the research results, it can be concluded that land transactions conducted without a deed authenticated by a Notary Public (PPAT) have the potential to lead to various legal problems, including difficulties in land registration and the risk of ownership disputes. Based on these findings, the research provides policy recommendations to enhance legal certainty in land transactions, such as expanding access to PPAT services and simplifying registration procedures. Thus, it is expected that a more transparent, accountable, and legally protective land registration system can be established for all parties involved in land transactions

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search