Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Belo Journal of Innovative and Creativity
Jennifer Ingelyne Nussy
Universitas Pattimura
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penyadapan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Jennifer Ingelyne Nussy; Harun Matayane
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.829 KB) | DOI: 10.30598/belovol5issue2page74-85

Abstract

ABSTRACT Recognition and protection of a guarantee of human dignity to earn a respectable place in the eyes of the law and government. Related to the interests of law enforcement, the Corruption Eradication Commission (KPK) for the purpose of wiretapping evidence in court, while will protecting the privacyrights of suspects. Legal protections for the accused to be seen as matter of law adopted. Therefore, the protection of the privacy rights of a person to be seen in the investigation process. For the Commission to conduct wiretaps should see privacy rights as stipulated in the law and the government should establish a special set of rules that intercepts, thus providing the possibility for law enforcement has the authority to do so does not conflict with human rights.
Analisis Hukum terhadap Pengendalian Inflasi melalui Indeks Harga Konsumen Di Kalimantan Tengah Jeane Talakua; Jennifer Ingelyne Nussy
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1151

Abstract

Indikator penting dalam menilai tingkat inflasi, IHK berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan perlindungan konsumen. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari aspek hukum yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan oleh pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan data IHK dari BPN. Data yang dianalisis mencakup Indeks Harga Konsumen (IHK) serta harga perubahan komoditas pangan seperti daging sapi murni, telur ayam ras, bawang merah, dan garam konsumsi. Perubahan harga komoditas pangan disebabkan oleh faktor eksternal, seperti perubahan cuaca, perubahan biaya produksi, perubahan jumlah permintaan, fluktuasi persediaan pasokan dan hambatan dalam distribusi. Berdasarkan temuan ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih responsif, seperti optimalisasi sistem distribusi pangan, intervensi pasar, diversifikasi pangan, sosialisasi pola keuangan terhadap masyarakat, penguatan cadangan pangan, peningkatan produktivitas petani dan peternak, serta melakukan perbaikan distribusi dan logistik guna menjaga stabilitas harga. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur pengendalian inflasi melalui IHK telah ada, terdapat tantangan yang muncul dalam koordinasi antarinstansi, keterbatasan data sektoral, serta lemahnya instrumen hukum daerah dalam menangani fluktuasi harga. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi dapat terlaksana secara efektif dan adil.
Co-Authors Harun Matayane Jeane Talakua