Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana Margie Gladies Sopacua
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol4issue2page204-217

Abstract

Land of is a very valuable asset, given the price of land is very stable and continue to rise along with the times. Unauthorized land grabbing can harm anyone even more so if the land is used for business purposes. Annexation of land by a person or group of people against another people's land can be interpreted as an act of mastering, occupy or take over someone else's land unlawfully, against the right, or in violation of applicable laws. Therefore, such actions may be sued under civil law or prosecuted under criminal law. Provisions in criminal law contained in Section 363, 365, 167 and 389, 170, 406, 412, 263, 264, 266 as Lex Generalis later in Article 2 of Law No. 51 PRP of 1960 on the Prohibition of Use of Land Without Permission Eligible or the attorney as Lex Specialist.
Women And Physical Violence in The Household During The Covid-19 Pandemic Margie Gladies Sopacua
JURNAL BELO Vol 8 No 2 (2022): Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol8issue2page173-186

Abstract

On April 13, 2020 it was declared a "national disaster" through Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters Spreading Corona Virus Disease 2019 (Covid19) as a National Disaster. During the Covid-19 Pandemic, data collected from service institutions or data collection forms for the Women's National Commission (Komnas) were 8,234 cases, the most prominent types of violence against women were in the personal or private sphere, namely domestic violence and personal relations, namely: as much as 79% (6,480 cases). Among them there is violence against wives (KTI) which ranks first 3,221 cases (49%). The government in overcoming criminal acts of violence that occur in the household, especially for women as wives, is one of them by making policies through the promulgation of the PKDRT Law. However, domestic violence cannot be overcome only by the formation of the law. Physical violence is violence in the form of an action which in this case will have an impact on pain by slapping, hitting, kicking and so on which causes minor or serious injury to someone. To overcome the problem of domestic violence against women as wives, it can be seen that the Criminal Law Policy Against Physical Violence for Women in the Household can be carried out through three (3) stages, namely; Pre-emptive efforts are efforts made by the police to prevent the occurrence of criminal acts.
Pendekatan Kuratif Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Fisik pada Lingkungan Pendidikan Virley Kezia Soehadi; Margie Gladies Sopacua; Iqbal Taufik
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6282

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di lingkungan pendidikan, serta mengevaluasi upaya pendekatan kuratif yang diterapkan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, tenaga pendidik, orang tua, serta studi dokumen dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan anak di ling-kungan pendidikan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh gabungan faktor internal dan eksternal. Faktor utama meliputi pola asuh keluarga yang tidak te-pat (otoriter, mengabaikan, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga), penerapan disiplin di sekolah yang keliru atau kurang konsisten, pengaruh budaya masyarakat setempat yang masih membenarkan penyelesaian masalah melalui kekerasan, paparan konten kekerasan di media sosial, serta ketidakstabilan emosi dan kurangnya pengen-dalian diri pada diri anak.Pendekatan kuratif yang diterapkan di wilayah penelitian telah berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk penanganan yang dilakukan meliputi mediasi dan penyelesaian kekeluargaan, pembinaan serta bimbingan konseling, penerapan sanksi edukatif, mekanisme diversi, hingga penanganan hukum khusus bagi kasus berat. Meskipun te-lah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa pemahaman masyarakat yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya koordinasi antar lembaga.