Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Diskriminasi Rasial Dengan Perspektif Pancasila Adhi Luhur Wicaksono; Eko Soponyono
JURNAL BELO Vol 8 No 1 (2022): Volume 8 Nomor 1, Februari Tahun 2022
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol8issue1page48-66

Abstract

Diskriminasi terhadap ras dan etnik rentan terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia Memiliki UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk menangani masalah tersebut, namun demikian hingga saat ini masih banyak kasus rasisme yang terjadi di Indonesia hal ini tentunya tidak sesuai dengan ideologi dan jiwa bangsa kita Pancasila. Artikel ini membahas mengenai bagaimana upaya untuk menangani Diskriminasi Rasial dengan menggunakan Kebijakan Hukum Pidana dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Yuridis Normatif, dengan bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. UU Penghapusan Diskriminasi Rasial sudah mengatur mengenai kebijakan Hukum pidana dengan semangat Pancasila, namun demikian masih banyak catatan yang perlu diperbaiki oleh pemangku kepentingan utamanya penegak hukum, diperlukan dialog dengan para pihak terkait supaya dapat mereformasi hukum untuk penanganan diskriminasi rasial yang baik ini tentunya dengan mengutamakan nilai-nilai Luhur Pancasila dalam formulasi kebijakan hukum pidananya.
Sistem Peradilan Pidana Dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM Hadi Hanuring; Hanuring Ayu*; Adhi Luhur Wicaksono
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27236

Abstract

Indonesia sesuai amanat konsitusinya dalam undang undang dasar 1945 menjadikanya sebagai negara Hukum. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia. Maka darisitulah bisa ditarik benang merah bahwa dalam hukum pidana kita akan dihadapkan bahwa dia memiliki suatu sistem pada tatanan praktinya yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana dan bagaimana kebijakan kriminal yang tercantum didalamnya. Dengan demikian kita perlu mengetahui bagaimanakah sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, karena di dalamnya mengkaji sebuah norma, kaidah dan aturan perundang undangan. Dengan demikian Proses Sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM ini menjelaskan bahwa adanya supremasi hukum itu penting. Dengan adanya hal tersebut, eksistensi peradilan pidana akan semakin membaik dengan selalu mengacu kepada asas-asas yang menjadi dasar diberlakukanya proses peradilan di lapangan.
Sistem Peradilan Pidana Dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM Hanuring, Hadi; Ayu*, Hanuring; Wicaksono, Adhi Luhur
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27236

Abstract

Indonesia sesuai amanat konsitusinya dalam undang undang dasar 1945 menjadikanya sebagai negara Hukum. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia. Maka darisitulah bisa ditarik benang merah bahwa dalam hukum pidana kita akan dihadapkan bahwa dia memiliki suatu sistem pada tatanan praktinya yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana dan bagaimana kebijakan kriminal yang tercantum didalamnya. Dengan demikian kita perlu mengetahui bagaimanakah sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, karena di dalamnya mengkaji sebuah norma, kaidah dan aturan perundang undangan. Dengan demikian Proses Sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM ini menjelaskan bahwa adanya supremasi hukum itu penting. Dengan adanya hal tersebut, eksistensi peradilan pidana akan semakin membaik dengan selalu mengacu kepada asas-asas yang menjadi dasar diberlakukanya proses peradilan di lapangan.