Adila Puspa Hestiantini
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS BIDANG KESEAHTERAAN SOSIAL (JAMINAN SOSIAL) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 Adila Puspa Hestiantini; Ulung Pribadi
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1142.336 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v8i1.2598

Abstract

The problem in this study is the level of satisfaction of people with disabilities in receiving social security assistance from the government. The purpose of this study is to see and analyze which fulfillment of disability rights in social welfare including social security that has been fulfilled. This has an important meaning with public service policies as a form of community welfare related to disability. Supporting the implementation of policies on the fulfillment of the right of persons with disabilities including social security and analyzing comprehensively the implementation of policies on fulfilling the right of persons with disabilities, resources, resources, communication, resources, and dispositions to assist in the matter of social demand problems. In the variables of this study have a significant and not significant relationship. The reason is that this study uses the type of Smart-PLS quantitative research and qualitative interview responses (mixed methodology). The results showed that 4 variables were not significant in implementing the policy on fulfilling the right to disability that contained social security.
Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Industri Singkong di Provinsi Lampung DITA PURNAMA; Adila Puspa Hestiantini; Utami Nur
Ethos and Pragmatic Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Ethical and Pragmatic Perspectives on Contemporary Legal Issues in Governance a
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ethos.v1i2.142

Abstract

Provinsi Lampung dikenal sebagai wilayah penghasil singkong terbesar di Indonesia, namun pengelolaan industrinya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ketidakstabilan harga, posisi tawar petani yang rendah, serta proses hilirisasi yang belum berkembang optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola industri singkong di Lampung dengan memanfaatkan model implementasi George C. Edwards III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, dengan menelaah berbagai regulasi resmi seperti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, serta referensi akademik dan laporan yang berkaitan dengan tata niaga singkong dan kebijakan harga komoditas pertanian. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif, ditandai oleh lemahnya penyebaran informasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan, rendahnya komitmen pelaksana di tingkat operasional, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik. Kebijakan yang ada cenderung bersifat administratif dan normatif sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani maupun penguatan sektor hilir. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya, pembentukan lembaga khusus yang menangani tata niaga singkong, serta penerapan mekanisme evaluasi berkelanjutan guna memastikan tata kelola industri singkong yang lebih efektif dan berorientasi hasil.