Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TEGALREJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS Wendi Aji Saputra; Eva Kurnia Farhan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.5386

Abstract

This study aims to to know the openness of the village administration in the management of the year 2015-2017 village funds. The village administration be obliged to run village finance who are managed based on azas transparent, accountable, participatory and performed with raise awareness and discipline of the budget. Transparency in financial management village by the government village tegalrejo can be said overall transparent, as gave has provided information about the planning process and implementation, to the council has included village funds some sections of the community. And for the village funds in development activities have involving the public. Access for the willingness to know about the use of funds village that had been used, the village administration tegalrejo have provided information in writing on the bulletin board village
PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN Wendi aji saputra
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.076 KB) | DOI: 10.33701/jipsk.v4i2.748

Abstract

anggota legislatif Perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019 dapat dikatakan tidak semuanya berperan optimal. peran yang dilaksanakan oleh anggota DPRD perempuan dilakukan berdasarkan dengan kedudukan dan status yang mereka miliki dalam alat kelengkapan dewan. karena didalam alat kelengkapan dewan, anggota DPRD perempuan menempati posisi yang berbeda-beda. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Dwina Oktasari; Wendi Aji Saputra
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.742 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to see role and function of BPD (Badan Permusyawaratan Desa) for village governance. This is desscriptive qualitative study to describe phenomena in the form of word by using primary and secondary data. Based on the result of this study, the agreement process about village regulations between village head and BPD (Badan Permusyawaratan Desa) has not been implemented. Accomodation and distribution of aspiration in society has been implemented although the accomodation is located of each BPD (Badan Permusyawaratan Desa) member becaus is has not provided supported facilites and infrastructure. Many efforts did by village goverment to coordinate with BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seen from reports that submitted from village head to BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keywords: Role, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Village Government ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan menambah literatur serta memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan peranannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan dengan kata-kata. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Hasil peneliti ini menunjukan bahwa proses menyepakati dan membahas peraturan desa bersama kepala desa Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksananya. Fungsi BPD dalam merumuskan rancangan peraturan desa. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana meskipun dalam penampungan dilakukan dirumah masing-masing anggota BPD dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintahan Desa untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, adanya laporan-laporan yang dilaporkan yang disampikan kepala desa ke pada BPD. Kata Kunci: Peranan, BPD, Pemerintahan Desa
PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA TEGALREJO Wendi aji saputra
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 9 No 1 (2024): Manajemen Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v9i1.4106

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the Principles of Good Governance on the Quality of Public Services at the Tegalrejo Village Office. The method used in this research uses descriptive quantitative research with survey research methods. In this study, the population taken was the Tegalrejo Village community with a total population of 458. To determine the number of samples in this study using the Slovin formula with a sample size of 214 respondents. The results of the study showed a significant influence between the principles of good governance on the quality of public services at the Tegalrejo Village Office. This is obtained from the t-test where t_count = 23.838 is greater than t_ (table) = 1.971 and sig value. 0.000 and the coefficient of determination obtained a value of 0.728 or 72.8%, which means that the quality of public services in the Tegalrejo village office is influenced by the principles of good governance by 72.8%.