<![CDATA[Pelaksanaaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dilandasi oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diamanatkan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Partisipasi peserta dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan masyarakat wajib tercakup sebagai peserta tanpa adanya pengecualian (Kementrian Kesehatan, 2014).Program jaminan sosial ini diselenggarakan oleh BPJS yang terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program JKN merupakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat nasional, wajib, nirlaba, gotong royong, dan ekuitas, untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kesehatan masyarakat yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Kementrian Kesehatan, 2014). BPJS kesehatan merupakan salah satu program penjaminan pemeliharaan kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sesuai pasal 14 UU BPJS setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukankemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang asuransi kesehatan. Pengukuran tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dilakukan dengan melihat perbedaan gender, usia, dan tingkat pendidikan. Status sosial, pendidikan, pendapatan, dan pengeluaran dapat digunakan untuk menguji hubungan antara karakteristik individu dengan kesadaran dan pengetahuan mengenai asuransi kesehatan (Siswoyo, dkk., 2015: 119).Berdasarkan kegiatan PBL III menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cikunir responden yang tidak memiliki JKN mempunyai proposi tertinggi sebanyak 44 responden (51,2%) dan yang memiliki JKN sebanyak 42 responden (48,8%).Berdasarkah hal diatas dibutuhkan upaya untuk meningkatan upaya meningkatan partisipasi mayarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahaan desa.]]>
