Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM DUALISME HUKUM DI NANGROEH ACEH DARUSSALAM Muhammad Syahrum
Bertuah: Journal of Sharia and Islamic Economics Vol 2, No 1 (2021): Bertuah: Journal of Sharia and Islamic Economics
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembangunan hukum nasional tidak berada dalam ruang kosong. Paling tidak terdapat tiga lingkungan strategis yang mempengaruhinya, yaitu lingkungan internasional, lingkungan nasional, dan tuntutan lokal. Dalam tata pergaulan dunia, bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan dan tuntutan internasional, misalnya untuk masalah-masalah demokratisasi, perlindungan HAM, lingkungan hidup, dan perkembangan ekonomi perdagangan internasional. Dalam lingkungan nasional, pembangunan hukum nasional tentu harus dilakukan secara koheren dengan politik hukum sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Selain itu, pembangunan hukum nasional juga dipengaruhi dan harus memperhatikan tuntutan dan kepentingan masyarakat lokal.Meskipun peradilan nasional bersifat terstruktur dalam kerangka sistem nasional, namun materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim dapat dikembangkan secara beragam. Apalagi mengingat kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang pada daerah untuk membentuk peraturan sesuai dengan kondisinya masing-masing, bahkan beberapa daerah memiliki status otonomi khusus seperti NAD dan Papua.Dalam konsteks sistem hirarki norma, perlu dibedakan antara pengertian syari’at dengan fiqh dan dengan qanun.  Jika dikaitkan dengan Hukum Nasional Indonesia, maka qanun itu identik dengan hukum negara berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berpuncak pada UUD 1945.  Kata Kunci: Politik Hukum, Hukum Islam Qanun Hukum NAD
Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK Muhammad Syahrum
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): January-June 2022
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v2i1.27842

Abstract

ABSTRACT: Post-Suharto era has encouraged Indonesia to give birth to various new institutions, including the existence of the Corruption Eradication Commission (KPK). Over time, various elements that support the improvement of the performance of the KPK are formed through new norms contained in laws and regulations, including the existence of the KPK Supervisory Board (Dewas KPK). This study aims to examine and analyze the duties, authorities, and urgency of the KPK Council; while at the same time examining the potential of the KPK Council as an 'inhibitory' factor in eradicating corruption. This legal research uses a conceptual approach and legislation based on primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study stated that although the existence of the KPK Council has the same duties as the judiciary, it actually encounters problems; because, the existing provisions give rise to inconsistencies regarding the position of the KPK Council. On the other hand, the urgency of the establishment of the KPK Council is one of the efforts to strengthen the supervision aspect of the KPK's performance in order to be able to avoid various risks of abuse of power. Furthermore, there are three factors that have the potential to become "inhibitory" factors in eradicating corruption after the existence of the KPK Council, including the obligation to wait for permits regarding the conduct of wiretapping, searches and confiscations; there is potential vulnerability to political intervention; the potential for slack in the performance of the KPK itself. KEYWORDS: Corruption Eradication Commission, Supervisory Board, Law Number 19 of 2019.