Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Adat Suku Tolaki (Kalosara), Sebagai Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Lalu Lntas Di Wilayah Hukum Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Syaiful Arpin
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kalosara as a rules for the tolaki peoples costum in law jurisdiction Konawe (South east Sulawesi) this thesis is a part of a field research abaut kalosara, on the facta kalosara is a set of a tools or symbolic custom that if we used can be fungtion as mediator between two parties were disputing the violation of a traffic accident, so the people by the presence tolaki kalosara can be increase the legal awernes to the people to obey on the rule of law itself. The background these research is that kalosara implication the role of to make a peace,in the conflict and every cases is happening. in the konawe district still felt it until now and have a big influence, this custom have same roles as panel mediation against violation of traffic accident. And then it can be seen that society tolaki inveroment in generally still be used as instrument of fostering the rules of law and the social order. This research talking about tolaki custom activity (Kalosara) as panel mediation in the traffic violation. This research has took in Unaaha subdistrict on the district of Konawe (South east Sulawesi) the researchers take a study about traffic accident case to nyonya Hj. Sitti Aminah as a fictim and Ms. Hasrina as offender. This research use descriptif qualitative, after make an analisist in this research. In the end found that effectivines custom in tolaki (kalosara) given a big contribution to the rule of law in the Konawe district. Multy various either govermant birocration, law anforchman and custom tolaki society itself, they say that tolaki custom (Kalosara) is not a disorder but tolaki custom really rolles to aid rule of law, a peace and save, its not to demage the position of law but to help tolaki custom society to grow and make a consolidation in the rule of law. Specially in the Konawe district. This proved by solved same traffic case that death caused through tolaki custom (Kalosara). The problem is (1). Should be the role of kalosara in the tolaki custom be able to be as a rules to help a good law anforcement agency for the tolaki custom. (2). Should be in the traffic case that caused same people death have to continue in court to given forgiviness for the offender. (3) the result in the peaces tolaki custom (Kalosara) just as consideration the judges to make a little punishment and isn’t to stop traffic case.
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN Syaiful Arpin; Rahmanuddin Tomalili; Jaya Satria Lahadi; Sabri Guntur; Umar Marhum; Sofyan Rauf; Sitti Misnar Abd. Jalil; Ni Nyoman Triana; Dewi Oktavina Ustien; Hasjad Hasjad
Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS) Vol. 1 No. 1 (2022): Artikel Pengabdian bulan Juni 2022
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.713 KB) | DOI: 10.47353/sikemas.v1i1.225

Abstract

Peran lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan sengketa masyarakat di bidang pertanahan yang ditunjukan kepada masyarakat merupakan solusi untuk mendampingi dalam proses persengketahan dikhususkan untuk siapa saja yang tidak mampu untuk menghadapi perakara. Tujuan dari pengebadian dan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaan kepada masyarakat bahwa saat ini payung hukum dalam hal ini Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013, untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mayarakat miskin telah ada, dan juga menyampaikan peran serta hak dan kewajiban lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dan yang paling mendasar adalah bagaimana masyarakat mengetahui bagaimana prosedur tata cara dan syarat untuk mengajukan permohonan bantuan hukum apabila ada sengketa dibidang pertanahan. Kemudian untuk memberikan pemahaman tentang peran lembaga bantuan hukum ini perlu adanya penelitian dalam hal ini pengabdian untuk bertemu secara langsung dan memberikan materi serta membuka ruang untuk berdiskusi kepada masyarakat sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa ternyata sebagaian masyarakat belum mengetahui persis tentang peran dari lembaga bantuan hukum dan juga belum sama sekali mengetahui bagaimana cara mengajukan permohonan bantuan hukum, yang mereka pahami bahwa lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang hanya memberikan jasa kepada seseorang dan kemudian diberikan imbalan, sehingga hasil dari penelitian dan pengabdian ini bahwa masyarakat telah sepenuhnya mengetahui dasar hukum sebagai hak mereka untuk menerima bantuan hukum kemudian selama ini masyarakat masih perlu ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.