Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS MENINGKATNYA JUMLAH PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT Nana Apriana
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.652 KB)

Abstract

Suami istri dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, mertua, saudara ipar, kerabat, dan pekerjaan atau karier. Bila mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri akan menjadi keluarga yang semakin kokoh dan kuat. Namun bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau terjadi perceraian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Angka perceraian berdasarkan data sementara yg ada di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur angka perceraian yg telah diputus di pengadilan Agama sukadana Tergolong banyak. factor-faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian itu terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur adalah factor ekonomi. Factor ekonomi merupakan factor utama dalam ikatan perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup yang kurang dalam meberi nafkah yang tidak berkecukupan pemicu retaknya hubungan suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Walaupum merupakan factor utama, factor yang tidak kalah penting yaitu factor agama sebab penanaman nilai-nilai agama harus di lakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.
Analisis Komparatif Sistem Keuangan Publik Dunia Kuno, Eropa Abad Pertengahan, dan Islam Awal dalam Perspektif Keadilan Sosial Raihan Muzaki; Deri Putra Liwando; Nana Apriana; Raisya Ratutiantri Pakusudewa
Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital Vol. 3 No. 2 (2026): Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/apke.v3i2.2213

Abstract

This study describes a comparative analysis of public financial systems in the ancient world, medieval Europe, and early Islam from a social justice perspective. The purpose of this study is to analyze the public financial systems of the ancient world, medieval Europe, and early Islam from a social justice perspective. The research method is qualitative. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the ancient world had an administratively efficient financial system but was highly centered on the power of the ruler, resulting in high social inequality. In medieval Europe, the financial system was influenced by feudalism and religious values, but was fragmented and dependent on the elite, resulting in an unequal distribution of wealth. Meanwhile, early Islam presented a more structured financial system through the Baitul Mal (Financial Treasury) and instruments such as zakat, kharaj, and jizyah, oriented towards social justice and wealth redistribution. However, all three systems have their respective weaknesses, especially in aspects of implementation, accountability, and equity. This study concludes that social justice in the public financial system requires the integration of institutional efficiency, ethical values, and strong redistribution mechanisms.