Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Health Social Policy in Facing the New Paradigm of Industrial Revolution 4.0 Endro Tri Susdarwono
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2277

Abstract

Abstract: Health is not a health un sick, since it is contextual, as society defines health differently, at least by four aspects: cultural pattern, the cultural standard of health changes over time, technology affecting people’s health, social inequality affecting people’s health. Poor and wealthy countries have their specific health issues. In poor countries, health problems are mostly famine, malaria, cholera/diaries, skin disease, and infection. Health problems are mostly caused by a bad environment, dirty water, and bad sanitation. Health problems in rich countries, especially in the US, are mostly heart attack stroke, and obesity. There are two approaches to health social policy: the prevention and the cure. Prevention is sometimes called the social well-being policy to increase people’s health conditions. Another understanding of prevention is social work, which has a broader meaning that social life does not only refer to health. While the cure is commonly understood as a “social health care system”, as noted by Johnson and Schwartz defined as a system generally responsible for sickness and disability. Why government shall develop health policy, create a mechanism for health care, and manage health prevention ?”. The first answer is that a healthy society is an assurance for national productivity, and therefore competitiveness. The second answer is that a healthy society generates additional disposable income. There is no single best way to develop health policy. There are many rooms and spaces to develop creative health policy.Keywords:       health, health social policy, healthy society, national productivity.  Abstrak: Kesehatan bukanlah kesehatan yang tidak sakit, karena itu bersifat kontekstual, sebagaimana masyarakat mendefinisikan kesehatan secara berbeda, setidaknya melalui empat aspek: pola budaya, standar budaya kesehatan yang berubah dari waktu ke waktu, teknologi mempengaruhi kesehatan masyarakat, ketimpangan sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Negara miskin dan kaya memiliki masalah kesehatan khusus mereka sendiri. Di negara-negara miskin, masalah kesehatan paling banyak terjadi pada kelaparan, malaria, kolera / buku harian, penyakit kulit dan infeksi. Masalah kesehatan sebagian besar disebabkan oleh lingkungan yang buruk, air kotor dan sanitasi yang buruk. Masalah kesehatan di negara kaya, terutama di AS, kebanyakan adalah serangan jantung, stroke, dan obesitas. Ada dua pendekatan kebijakan sosial kesehatan: pencegahan dan pengobatan. Pencegahan terkadang disebut sebagai kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Pengertian lain dari pencegahan adalah pekerjaan sosial, yang memiliki arti lebih luas bahwa kehidupan sosial tidak hanya mengacu pada kesehatan. Sementara penyembuhan umumnya dipahami sebagai “sistem perawatan kesehatan sosial”, sebagaimana dicatat oleh Johnson dan Schwartz didefinisikan sebagai sistem yang secara umum bertanggung jawab atas penyakit dan kecacatan. Mengapa pemerintah harus mengembangkan kebijakan kesehatan, membuat mekanisme perawatan kesehatan, dan mengelola pencegahan kesehatan? ”. Jawaban pertama, masyarakat yang sehat merupakan jaminan bagi produktivitas nasional, dan oleh karena itu berdaya saing. Jawaban kedua adalah bahwa masyarakat yang sehat menghasilkan pendapatan tambahan. Tidak ada satu cara terbaik untuk mengembangkan kebijakan kesehatan. Ada banyak ruang dan ruang untuk mengembangkan kebijakan kesehatan kreatif. Kata kunci: kesehatan, kebijakan sosial kesehatan, masyarakat sehat, produktivitas nasional.
Penerapan Logika Matematika Dalam Ilmu Ekonomi Untuk Mendeskripsikan Permasalahan Korupsi Endro Tri Susdarwono
Jurnal Ilmiah Soulmath : Jurnal Edukasi Pendidikan Matematika Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.535 KB) | DOI: 10.25139/smj.v7i2.1918

Abstract

Abstract The phenomenon of corruption can be analyzed using the principle of supply and demand. Corruption is synonymous with services traded between buyers and sellers, only that corruption is a product that harms anyone not involved in the transaction; in other words, corruption is built on negative externalities, which are losses that must be borne by others. The simplest argument for showing the economic costs of corruption is to associate corruption with wasted resources. This condition can be diagrammed through a "production possibility frontier" curve. Robert Klitgaard has proposed a slightly different analytical framework on efficient corruption. He sees from the standpoint of corruption eradication activities. The public (and the economy) will benefit from the eradication of corruption (or, from a smaller level of corruption). But, the eradication of corruption also requires costs. Based on the analysis of Tsebelis game theory, individuals face a decision tree consisting of the utility of success and failure of an action and the magnitude of the success and failure probability. Individuals will commit crime / corruption if the expected benefits of the action exceed the expected cost. This study wants to provide an overview of the application of mathematical logic in economics to describe the problems of corruption. Keywords: mathematical logic, corruption, negative externalities, production possibility frontier curve Abstrak Fenomena korupsi dapat dianalisis menggunakan prinsip supply and demand. Korupsi identik dengan jasa yang diperjualbelikan antara pembeli dan penjual, hanya saja, korupsi merupakan produk yang merugikan siapa pun yang tidak terlibat dalam transaksi; dalam kata lain, korupsi dibangun di atas negative externalities, yaitu kerugian yang harus ditanggung oleh orang lain. Argument paling sederhana untuk menunjukkan biaya ekonomi dari korupsi adalah mengaitkan korupsi dengan sumber daya yang terbuang. Kondisi ini bisa didiagramkan melalui kurva “batas kemungkinan produksi” (production possibility frontier). Robert Klitgaard pernah mengajukan kerangka analisis yang sedikit berbeda tentang korupsi yang efisien. Ia melihat dari sudut pandang kegiatan pemberantasan korupsi. Masyarakat (dan perekonomian) akan diuntungkan dengan adanya pemberantasan korupsi (atau, dari tingkat korupsi yang lebih kecil). Tapi, pemberantasan korupsi juga memerlukan biaya. Didasarkan pada analisis game theory Tsebelis individu menghadapi decision tree yang terdiri atas utilitas keberhasilan dan kegagalan suatu aksi dan besarnya probabilitas keberhasilan dan kegagalan tersebut. Individu akan melakukan tindak kejahatan/korupsi jika expected benefits dari tindakan tersebut melebihi expected costnya. Penelitian ini ingin memberikan gambaran penerapan logika matematika dalam ilmu ekonomi untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan korupsi. Kata Kunci: logika matematika, korupsi, negative externalities, kurva batas kemungkinan produksi.