Tri Mukyani
Fakultas Hukum Universitas Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang Siti Chotijah; Dewi Tuti Muryati; Tri Mukyani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.221 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1429

Abstract

 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang merupakan salah satu   institusi pelayanan kesehatan profesional. Aktifitas medis yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentunya akan menghasilkan limbah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauh mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengimplementasi kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit serta mengetahui kendala  yang  dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis, seperti mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik  Purposive  Sampling  yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait secara langsung serta didukung oleh data sekunder yang berupa studi keperpustakaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang sudah  berjalan dengan  baik sesuai  dengan  Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Adapun kendala yang ada mengenai standar baku mutu amonia akan tetapi kendala tersebut telah ditepuh upaya mengatasi kendala oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung berupa mengadakan pertemuan forum sanitasi sekota semarang dan mendapatkan hasil berupa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.Sultan Agung Hospital Semarang is one of the institutions of professional health services. Medical activity at Sultan Agung Islamic Hospital will surely produce waste, so the researcher is interested to study about the extent to which Sultan Agung Islamic Hospital implements the hospital waste management policy and knows the constraints faced and how to overcome them. The researcher uses a kind of sociological juridical research with the specification that is used that is analytical descriptive, such as describing the implementation of waste management policy at Sultan Agung Hospital based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Hospital health requirements. This research uses non-random systematic sampling method done by Purposive Sampling technique which is done by determining the criteria of sample first. The data used in this study is primary data, obtained through interviews of stakeholders directly and supported by secondary data in the form of study keperpustakaan. From the research result, the implementation of hospital waste management policy at Sultan Agung Hospital Semarang City has been running well in accordance with Number 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Health Requirements  for  Hospital  Environment.  The  obstacles  that  exist  about  the  standard  quality  of ammonia but these obstacles have been plagued efforts to overcome obstacles by Sultan Agung Islamic Hospital in the form of meeting the city sanitation forum semarang and get results in the formof a new policy of Minister of Environment and Forestry Regulation of the Republic of Indonesia Number P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Domestic Waste Water. 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi Rahma Kusuma Wardani; Endah Pujiastuti; Tri Mukyani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 5, No 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.901 KB) | DOI: 10.26623/humani.v5i3.1439

Abstract

Berbagai kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia menunjukkan betapa rendahnya perlindungan hukum yang didapat oleh mereka. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan pekerja migran. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi  Kasus Satinah sebagai Mantan TKI di Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah, kendala dan upaya Pemerintah Indonesia mengatasi hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sampel ditentukan dengan teknis purposive sampling, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, pustakaan, dan obsevasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Indonesia meskipun awalnya sangat terlambat dalam menangani kasus ini tapi semua itu dapat terbayarkan dengan keberhasilan dapat membebaskan Satinah dari hukuman mati berupa hukuman pancung. Kendala Pemerintah dalam kasus Satinah adalah hukum yang berbeda karena beda negara dan upaya Pemerintah dalam kasus Satinah adalah pengoptimalan pemenuhan hak-hak Satinah sebagai pekerja migran. Various cases involving Indonesian migrant workers shows how low the legal protection acquired by them. Though the Government has issued a number of policies related to the protection of migrant workers. This has led the authors to conduct research on the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers' Rights: Case Studies Satinah as a former migrant worker in Saudi Arabia. This study aims to determine the legal protection of the rights of migrant workers in the case of Satinah, constraints and the Indonesian Government's efforts to overcome the rights of migrant workers in Satinah. Method of approach used in this research is juridical normative, with the type of research is descriptive analytical, the sample is determined by technical purposive sampling, the data used is secondary data and primary data were collected through interviews, the library, and the observation is then analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion can be concluded that the legal protection of the rights of migrant workers in the case Satinah have done quite well by the Government of Indonesia although initially very late in dealing with this case but it can be paid off with the success can free Satinah of the death penalty as a punishment beheaded. Government constraints in the case Satinah are different laws for different countries and efforts of the Government in the case Satinah is optimization Satinah fulfillment of the rights of migrant workers.