Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Role Of The Land Office In Addressing "Absentee/Guntai" Land Ownership in Buru District Sofyan Malik; Zubair Zubair
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 9 No 1 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v9i1.3024

Abstract

This study aims to seek the factors that cause absentee/guntai land ownership in Buru District and the role of the Buru District Land Office in overcoming or resolving the problem of absentee/guntai lands. The types and sources of data used by the author in assisting the research to be carried out are primary data and secondary data. To collect field research data the author uses the following methods: Interviews, namely data collection carried out in the form of questions and answers directly to the relevant respondents. The results of the study show that the prohibition of absentee/guntai land ownership in Buru District has not been implemented effectively. This is evidenced by the existence of absentee/guntai land ownership in Waeapo District and Lolong Guba District. The phenomenon of absentee/guntai land prohibition has actually occurred, but no strict sanctions have been imposed.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Sofyan Malik
Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.1740

Abstract

Penelitian ini berujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan lembaga badan permusyawaratan desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi desa yang mampu memeperhatikan kepentingan masyarakat di sebuah wilayah khususnya pada sebua desa. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskripitif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena tentang suatu tata laksana kerjasama BPD dengan Kepala desa, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan   belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD   masih   rendah,   khususnya   dalam   bidang pendidikan   sehingga   dalam menjalankan   peran   dan   fungsinya   BPD   tidak   mengerti   apa   yang   harus dilakukan   terkait   dengan   fungsi   kontrol   dan   fungsi   pengawasan   yang menjadi   kewenangannya   dalam   mengontrol   dan   mengawasi   kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat   minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri   sehingga   dalam     menjalankan   tugasnya, anggota   BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.