Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAK HUKUM DI INDONESIA (STUDI PENELITIAN PADA POLDA KEPRI) Muhammad Fadli; Idham Idham; Christiani Prasetya Sari
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.603 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1317

Abstract

The construction of the topic of the journal above is: "Juridical Analysis of Discipline Violations Against Police Members in an Effort to Improve the Quality of Law Enforcement in Indonesia", with the formulation of the problem: How are the Legal Arrangements, Implementation, Constraint Factors and Solutions to Discipline Violations Against Police Members in Efforts Improving the Quality of Law Enforcement in Indonesia? The type of writing is normative law, using legal research methodology, supported by secondary data, and using a qualitative approach, and to obtain secondary data, obtained through library research. For the grand theory, Jeremy uses the theory of happiness law (utilitarianism) by Jeremy Bentham, middle theory uses the legal theory of substance of law by M.friedman and applied theory uses the theory of responsibility law by Philip Nonet and Philip Selznick. The results of the analysis concluded, As part of the process of administering the state, the Police institution is also bound to certain legal rules and procedures, and is controlled and accountable to the law.Keywords: Discipline Violation, Law Enforcement, the rule of law. 
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH TUMPANG TINDIH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM) Jose Natanael Kusnadi Putra; Idham Idham; Titik Aminah
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.708 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1193

Abstract

Juridical Analysis of the Implementation of Overlapping Land Certificate Dispute Resolution to Realize Legal Certainty. It has been carried out well according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, the Civil Code (KUHPer) , and inhibiting factors of conflicts of interest over land. The qualification/type of writing for this journal uses normative legal writing, and subsequently integrates it with sociological/empirical legal writing. and to analyze some of the problems in this journal, Aristotle's grand theory is used, the middle theory of Jeremy Bentham, while the applied theory of A.V. Dicey. The results of the analysis are still experiencing several obstacles, both internally and externally. Constraints faced include the absence of a meeting or win-win solution when mediation takes place between the two parties when mediation is held at the Batam City Land Agency.Keywords: Dispute, Overlapping Land, Legal Certainty
EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI Paulus Jimmytheja Ng; Jemmy Rumengan; Fadlan Fadlan; Idham Idham
Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2308

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa dan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa.  Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam pengawasan dan pengaturan usaha perasuransian di Indonesia yang memiliki kewenangan sangat besar, namun dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi terkendala karena tidak adanya itikad baik dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis produk asuransi diamond investa. Masih berlarutnya penyelesaainan nasabah polis asuransi Bakri Life terutama produk asuransi diamond fiesta karena OJK tidak dapat bertindak secara tegas.  OJK tidak menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Analisis Yuridis Peran dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam) Ricky Septian Fernando; Idham Idham; Harry Kurniawan; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetyasari
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1354

Abstract

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, entah itu seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi pada kasus pencabulan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilaksnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melipatkan berbagai pihak. Anak korban kejahtan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Dari Penelitian tersebut menunjukan bahwa, Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban pencabulan yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.
Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/PPAT Wiwid Hanny Saputri) Rahimah Asfani; Idham Idham; Titik Aminah; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetyasari
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1355

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu Perjanjian yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) tanah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi terhadap efektifitas perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, pendekatan penelitian terhadap studi dokumen, penelitian lapangan, dan kepustakaan. Pengaturan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) hak atas tanah telah ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan iktikad baik, ini menjadi perlindungan hukum dalam pembuktian dipersidangan apabila terjadi Wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah sangat tergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat oleh para pihak (penjual-pembeli). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli dihadapan Notaris/PPAT. Pengikatan ini dilakukan karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para Pihak sebelum menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Untuk itu dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli agar penjual dan pembeli dapat memenuhi syarat, hak dan kewajiban sehingga dapat tercapai prestasi atau kesepakatan jual beli tanah tersebut. Di dalam akta tersebut juga memuat akibat hukum atas dibuatnya akta pengikatan perjanjian jual beli yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain itu PPJB yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris merupakan Akta Notariil dimana berkekuatan hukum tetap, bersifat otentik dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian perjanjian memiliki banyak asas, diantaranya asas kebebasan berkontrak.