Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Iuris HUKUM BISNIS
Rizal Choirul Romadhan
Universitas Airlangga
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk Rizal Choirul Romadhan
Media Iuris Vol. 4 No. 1 (2021): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v4i1.23669

Abstract

Visi Kementerian BUMN saat ini adalah menyelesaikan pembentukan perusahaan holding induk (super holding company) BUMN dalam bentuk klaster yang menjadi payung pengelola BUMN agar dapat menggerakkan proses penciptaan nilai tambah bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Perusahaan holding induk BUMN dalam bentuk klaster tersebut akan membawahi perusahaan-perusahaan atau perusahaan holding berdasarkan klaster-klaster sejenis dalam struktur korporasi modern. Pembentukan klaster-klaster tersebut tujuannya untuk memperkuat rantai pasok bukan membunuh sektor usaha lainnya yang sedang berjalan dan meningatkan sinergitas. Realisasi pembentukan induk usaha (holding) pada BUMN berdasarkan core business mesti disikapi dan dilaksanakan secara hati-hati. Sebab, ada sejumlah potensi permasalahan hukum yang mungkin muncul ke permukaan ketika proses holding BUMN itu direalisasikan salah satunya berkaitan dengan status hukum BUMN. Potensi permasalahan itu berangkat dari definisi BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Potensi permasalah itu memunculkan dua isu hukum yakni berkaitan dengan Kedudukan hukum BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam Holding Company dan Wewenang Negara/Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan fungsi pembinaan kepada BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam Holding Company. Penulis menggunakan metode penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about, sebagai kegiatan know-how penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT GARAM (PERSERO) ATAS IMPOR GARAM Rizal Choirul Romadhan
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 5 No 1 (2021): Volume 5 no 1 April 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salt has an important role as a national strategic commodity. Until now, Indonesia has not been able to fully meet the consumption supply of the Indonesian people, so imports are one of the short-term solutions. PT Garam (Persero) as the only State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in the salt business has the authority to import consumption salt. The implementation of salt import and distribution carried out by PT Garam (Persero) certainly cannot be separated from the roles and responsibilities of the Directors of PT Garam (Persero) as the leader of the company. The purpose of this study is to determine the extent of the authority of the Directors of PT Garam (Persero) in signing the SPJG (Letter of Agreement for Sale and Purchase of Salt) for imported salt products and what is the responsibility of the Directors of PT Garam (Persero) for imported salt products produced and circulated by PT Garam (Persero). Keywords: Salt, import, authority, responsibility
Co-Authors