<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, dari aspek pembiayaan pemerintahan desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Informan/responden awal dipilih secara purposive (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa Sri Kuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket, pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemandirian pemerintah desa dalam membiayai pemerintahannya masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena secara faktual pemerintah desa mempunyai keterbatasan pada potensi sumber pendapatan asli desa, baik kuantitas maupun hasilnya, sehingga pembiayaan pemerintahan desa masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemerintah/Daerah, bahkan untuk membiayai kegiatan rutin sekalipun. Upaya penyediaan fasilitasi pembiayaan pemerintahan desa ini selain dari Pemerintah, terutama dapat dilakukan melalui pembentukan sistem pembagian/-perimbangan keuangan antara Desa dan Daerah, yang memungkinkan desa memperoleh bagian yang proporsional dari penerimaan Daerah yang berasal dari : (1) Alokasi bantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan (2) Perolehan pajak atau retribusi daerah yang dihasilkan dari suatu wilayah desa.]]>
