<![CDATA[AbstractThe background to the formation of a law is inseparable from the legal politics of a country. So it can be said that the law is one of the legal products in which the law is a political product of a country. Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives is one of the political products of the Indonesian government. The law was passed on October 29, 2012, promulgated on October 30, 2012, and entered into force on the date of promulgation. However, not long ago in effect, that is, only within 1 (one) year for 7 (seven) months, Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives was declared not to have binding legal force by the Constitutional Court through the decision of the Constitutional Court Number 28 / PUU- XI / 2013 dated May 28, 2014 because it was proven to conflict with the 1945 Constitution. This study aimed to analyze the decision referred to concerning the political politics of establishing Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. Keyword: Political Law, Judicial Review, Decision of the Constitution Court. AbstrakLatar belakang pembentukan undang-undang tidak terlepas dari politik hukum suatu negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan salah satu produk hukum dimana hukum tersebut merupakan produk politik suatu negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan salah satu produk politik pemerintah Indonesia. Undang-Undang tersebut telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012, diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Namun, belum lama berlaku, yakni hanya dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 karena terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan dimaksud dikaitkan dengan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Kata Kunci: Politik Hukum, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi.]]>
