Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SULTAN ADAM LAW IN THE PROGRESSIVE LAW PERSPECTIVE IN BANJAR COMMUNITIES IN THE 18TH CENTURY AD Muhammad Fahmi Al Amruzi; Masyitah Umar; Anwar Hafidzi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v7i1.3133

Abstract

The Sultan Adam Law provides an important and interesting role in the development of the historyof law in the Banjar land. This happened during the reign of Sultan Adam Al-Watsiq Billah from 1825 to 1857AD. This Law contains matters of religion and worship, issues of Governance Law, Marriage Law, JudicialProcedures, Land Law, and Transitional Regulations. This article discusses the role of the Sultan Adam Lawin the resolution of religious problems in the Banjar community in South Kalimantan and in Progressive law.The findings of this study are that the Law of Sultan Adam became the guide of the judges in deciding cases,becoming a unifying instrument of the kingdom, and an antidote to deviant sect that developed in the 18thcentury AD The Sultan Adam Law also exists as a progressive law, because as a a legal instrument, this lawcan come out of existing traditions and be able to respond to problems that occur in society and always try toconstantly find new meanings and not be bound by absolute meanings. This Law is also able to act as a law thatlives in the midst of society and to meet their needs.
POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Rakhmat Nopliardy; Ahmad Fauzi Aseri; Masyitah Umar; Nuril Khasyi'in
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.18061

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris